Mahmoud Abbas Umumkan Pemilu Presiden dan Parlemen Palestina Akan Digelar Tahun ini

GAZA CITY, KOMPAS TV — Presiden Palestina Mahmoud Abbas hari Jum'at (15/01/2021) mengumumkan Palestina akan melaksanakan pemilihan umum presiden dan parlemen tahun ini, pertamakalinya sejak 2006 saat kelompok garis keras Hamas menang besar saat itu, demikian dilansir Associated Press Sabtu (16/01/2021)

Pemilihan umum akan membawa resiko besar bagi Partai Fatah pimpinan Abbas dan juga bagi Hamas, yang menyambut keputusan tersebut. 

Kedua kubu selama ini diterpa protes atas ketidakmampuan mereka untuk rekonsiliasi, memajukan aspirasi warga Palestina untuk mewujudkan sebuah negara, atau untuk memenuhi kebutuhan dasar di wilayah yang mereka kelola.

Fatah dan Hamas sudah sepuluh tahun menyerukan digelarnya pemilihan umum, namun tidak pernah berhasil mempertemukan perbedaan maupun menyepakati proses pelaksanaan pemilu. 

Baca Juga: Diplomasi Indonesia di Tahun 2021 Akan Tetap Mendukung Palestina

Terlepas dari pengumuman kemarin oleh Abbas, saat ini belum jelas apakah pemungutan suara akan benar-benar bisa terjadi.

Pemilu Palestina juga akan membuat runyam rencana presiden AS terpilih, Joe Biden, memulihkan bantuan bagi Palestina dan menghidupkan kembali proses perdamaian dengan Israel. 

Pemilu 2006 dimenangkan Hamas, yang dipandang sebagai kelompok teroris oleh Israel dan negara-negara Barat sehingga memunculkan tekanan internasional bagi Otoritas Palestina. 

Bentrokan antara Fatah dan Hamas sudah berlangsung lebih dari satu tahun, yang puncaknya adalah pengambilalihan Jalur Gaza tahun 2007 oleh Hamas yang saat ini masih diperintah oleh kelompok tersebut, terlepas dari blokade Israel dan Mesir serta tiga kali perang melawan Israel.

Baca Juga: Tak Akan Beri Tahanan Palestina Vaksin Covid-19, Israel Dituduh Rasis

Otorita Palestina dibawah Abbas terbatas di wilayah Tepi Barat, dimana mereka memerintah beberapa pusat populasi sesuai kesepakatan dengan Israel. 

Israel menduduki Tepi Barat, Gaza dan Yerusalem Timur tahun 1967, dimana ketiga lokasi tersebut adalah persyaratan mutlak Palestina dalam mendirikan sebuah negara. 

Keputusan Abbas itu menentukan jangka waktu dimana pemilihan legislatif akan digelar pada 22 Mei, disusul pemilihan presiden pada 31 Juli - pertama kalinya sejak Abbas terpilih tahun 2005 untuk masa jabatan lima tahun. 

Pemilu untuk Dewan Nasional Organisasi Pembebasan Palestina yang mewakili Palestina secara internasional akan dilaksanakan pada 31 Agustus.

Baca Juga: Balas Serangan Hamas, Israel Lakukan Serangan Udara ke Jalur Gaza

Hamas menyambut keputusan itu dan mengutarakan "hasrat yang kuat untuk membuat tanggung jawab itu berhasil,"

Fatah dan Hamas sudah beberapa kali mencoba mempertemukan perbedaan, namun setiap upaya berakhir pada pertengkaran dan tuduh menuduh, membuat Palestina terpecah secara politik dan geografi, sehingga makin membuat kabur harapan untuk merdeka. 

Sebuah jajak pendapat yang dilakukan pada bulan Desember oleh Pusat Penelitian Kebijakan dan Survei Palestina menemukan bahwa jika pemilihan parlemen diadakan, Fatah akan memenangkan 38% suara dan Hamas akan memenangkan 34%.

Baca Juga: Pemimpin Hamas dan Hizbullah Bertemu, Ini Yang Dibicarakan

Abbas akan kalah dalam pemilihan presiden melawan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh, 43% hingga 50%, menurut survei tersebut. Lembaga survei mewawancarai 1.270 warga Palestina secara langsung di Tepi Barat dan Gaza, dan melaporkan margin kesalahan 3%.

Hamas telah menghabiskan waktu bertahun-tahun membangun pemerintahannya sendiri di Gaza, termasuk dengan mempekerjakan pegawai negeri baru untuk menggantikan mereka yang setia kepada Abbas.

Mereka juga menolak untuk menyerahkan persenjataan roket dan senjata lainnya yang sangat banyak, dan menganggap Israel sebagai musuh bebuyutan.

Baca Juga: Tanggapi Normalisasi UEA-Israel, Presiden Palestina Ingin Hamas dan Fatah Berdamai

Abbas menentang kekerasan dan mendukung negosiasi yang mengarah pada solusi dua negara dengan Israel, posisi dengan dukungan internasional yang luas.

Hampir tidak mungkin bagi Hamas untuk memikul tanggung jawab atas daerah kantong Palestina di Tepi Barat, tempat Israel mempertahankan kendali keamanan secara keseluruhan.

Otoritas Palestina berkoordinasi dengan Israel dalam masalah keamanan, ekonomi, dan lainnya.

Abbas, 85 tahun, telah memimpin Otoritas Palestina dan PLO sejak kematian Yasser Arafat pada 2004 dan tidak memiliki penerus yang jelas.