Anggota Komisi XI DPR Usul ASN Golongan III ke Bawah Dapat Insentif Seperti Bansos

JAKARTA, KOMPAS.TV- Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara menyampaikan menilai, perlu adanya insentif fiskal bagi masyarakat menengah bawah yang tidak berhak menerima bantuan sosial, namun memiliki keterbatasan di tengah kondisi ekonomi saat ini. 

“Belanja Bansos yang memang disoroti oleh teman-teman (Komisi XI). Kita tadi berpikir bagaimana terkait dengan belanja bansos (dapat diberikan) terutama (untuk) kelas masyarakat menengah yang tidak tersentuh oleh bansos. ASN, misalnya," kata Uskara kepada wartawan usai Rapat Kerja Komisi XI dengan Menteri Keuangan, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (19/3/2024).

"Golongan III ke bawah itu kan tidak boleh tersentuh oleh bansos tapi penghasilan mereka dengan kondisi ekonomi saat ini kan sangat berat,” tambahnya dikutip dari laman resmi DPR. 

Ia menyatakan, di beberapa daerah banyak ASN yang mendapatkan tunjangan kinerja (tukin) cukup minim bahkan hampir tidak ada karena kurangnya anggaran. 

Baca Juga: Soal Lonjakan Bansos Jelang Pemilu, Mensos Risma: Uangnya Bukan Lewat Kami

Bahkan, selain dilarang menerima Bansos, anak-anak dari ASN tersebut juga dinilai tidak berhak ikut dalam kepesertaan sebagai penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP). 

Padahal, menurutnya, penghasilan mereka sangat terbatas dengan daya beli yang semakin terkuras lantaran terjadinya inflasi.

“Kira-kira apa langkah-langkah pemerintah? Apa bantuan pemerintah terhadap ASN golongan III ke bawah? Kalau kita lihat di ASN kita ini mau diapakan? Kita minta ada kebijakan dari pemerintah terkait dengan itu," tuturnya. 

"Sampai saat ini, sampai tadi belum ada (pembahasan), karena memang terkait dengan APBN yang sangat terbatas. Tapi kita berharap ada kebijakan-kebijakan (insentif) fiskal yang menyentuh mereka,” sambungnya. 

Baca Juga: Naik Jadi Rp 22,5 Triliun, Menkeu Sebut Anggaran Bansos 2024 Melonjak 135,1 Persen!

Pada rapat yang sama, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan bahwa realisasi anggaran Kementerian Sosial (Kemensos) pada tahun 2023 mencapai 98 persen atau Rp85,5 triliun.

"Realisasinya adalah Rp85.530.010.687.985 atau 98 persen," ungkap Risma seperti dikutip dari Antara.