Ada BLT Baru Jelang Pemilu 2024, Sri Mulyani Sebut Sudah Masuk Program dan APBN

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, setiap program bantuan sosial (bansos) sudah direncanakan dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pernyataan itu untuk menjawab pertanyaan wartawan soal banyaknya bansos yang diberikan pemerintah jelang Pemilu 2024.

Terbaru, pemerintah menyiapkan dana Rp11,25 triliun untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) guna memitigasi risiko pangan.

BLT itu diberikan pada periode Januari-Maret 2024, dan akan dicairkan sekaligus pada Februari sebesar Rp600.000 untuk tiga bulan.

Pencairan BLT tersebut dilakukan pada bulan yang sama dengan jadwal pencoblosan Pilpres 2024.

“Bansos adalah instrumen dalam APBN, yang telah dibahas bersama DPR dan disahkan menjadi undang-undang (UU) sebagai instrumen negara,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang disiarkan secara virtual, Selasa (30/1/2024).

Baca Juga: Pengumuman! Ada BLT Baru di Februari, Cairnya Sekaligus Rp600.000

Dia menjelaskan, dalam APBN, bansos termasuk dalam anggaran program perlindungan sosial (perlinsos) yang terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Kartu Sembako untuk 18,7 juta KPM, serta bantuan langsung tunai (BLT) El Nino untuk 18,6 juta KPM.

Anggaran perlinsos juga disediakan untuk subsidi BBM, listrik, bunga kredit usaha rakyat (KUR), hingga bantuan pangan.

Penyaluran bansos, lanjutnya, dilakukan oleh Kementerian Sosial dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Ditambah data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

“Jadi, eksekutor untuk program seperti PKH dan Kartu Sembako itu melalui Kementerian Sosial. Kalau bantuan pangan dalam bentuk beras eksekutornya itu adalah Badan Pangan Nasional (Bapanas),” ujar Sri Mulyani.

Baca Juga: Benarkah Ada 'Politisasi' Bansos Jelang Pemilu 2024? Apa Hasil Penelusuran Bawaslu?

Ia mengakui memang ada kenaikan anggaran perlinsos di 2024. Dari sebesar Rp476 triliun pada 2023 menjadi Rp493,5 triliun pada 2024.

“Kenaikan itu dibahas oleh pemerintah bersama DPR dan ditetapkan dalam UU. Jadi, kalau pemerintah menggunakan APBN, itu adalah uang APBN di mana sumber dan penggunaannya dibahas dan disetujui oleh DPR,” tutur mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Terkait BLT terbaru, Sri Mulyani menyampaikan uang Rp200.000 per bulan itu diberikan untuk merespons fenomena domestik dan global yang berpotensi menggerus daya beli masyarakat miskin.

"Seperti tadi diketahui harga pangan the most sensitive di dalam menentukan kemiskinan masyarakat, dan langsung memukul daya beli, jadi memang itu terus dilakukan dalam rangka program-program yang sudah," jelasnya.

Baca Juga: Mulai 1 Februari, Tarif Penyeberangan Dermaga Eksekutif Merak-Bakauheni Naik

Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan BLT Mitigasi Risiko Pangan akan diberikan kepada 18,8 juta KPM.

Airlangga menyebut pemerintah akan mencairkan BLT pada Februari 2024 dan akan mengevaluasi BLT itu pada Maret untuk memutuskan apakah dilanjutkan atau tidak.

"Jumlahnya Rp200.000 per bulan dan sehingga tentu ini kita baru anggarkan yang disetujui Menteri Keuangan, dievaluasi tiga bulan. Jadi, sampai bulan Maret dulu, nanti kita evaluasi, baru berikutnya nanti kita lihat kembali," kata Airlangga dalam konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Senin (29/1/2024).

BLT Mitigasi Risiko Pangan akan dicairkan sekaligus sehingga tiap KPM akan dapat Rp600.000.

Baca Juga: Menpan RB Minta ASN yang akan Dipindahkan ke IKN Diseleksi Ketat

Airlangga menambahkan, bantuan tersebut juga untuk menggantikan BLT El Nino yang sudah diberikan pada November-Desember 2023 sebesar Rp400.000 untuk dua bulan.

Ketua Umum Golkar itu berujar, bantuan itu berbeda dengan bantuan beras sebanyak 10 kg yang diberikan kepada 22 juta KPM.

"Ini berbeda dengan bantuan pangan yang 22 juta KPM. Nah itu biasanya masyarakat di bawah bertanya kenapa saya dapat beras tetapi tidak dapat BLT cash. Tentu dengan data yang berbeda itu tergantung kepada kemarin data yang dari PMK (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) terkait dengan data tersebut," tuturnya.