Pemerintah Bayar Dana Kompensasi BBM Subsidi Rp132 T, Pertamina Happy

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pertamina mengapresiasi pembayaran dana kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi oleh pemerintah sebesar Rp132,44 triliun (termasuk PPN) atau Rp119,31 triliun (tidak termasuk PPN).

Pembayaran tersebut untuk Dana Kompensasi BBM Bersubsidi dari Triwulan I hingga Triwulan III atau sampai September 2023 sebesar Rp82,73 triliun, tahun 2022 Rp49,14 triliun dan tahun 2021 Rp569 miliar.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan dana tersebut merupakan kompensasi selisih harga jual formula dan harga jual eceran di SPBU atas kegiatan penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite, yang nilainya telah di-review oleh Inspektorat Kementerian Keuangan RI (Itjen Kemenkeu).

Baca Juga: Aturan Beli LPG 3 Kg Pakai KTP atau KK juga Berlaku di Warung Pengecer

"Kami sangat mengapresiasi upaya pemerintah melalui Kementerian Keuangan RI yang telah mempercepat pembayaran dana kompensasi BBM yang telah disalurkan Pertamina sampai dengan Triwulan III 2023," kata Nicke dalam keterangan resminya, Kamis (4/1/2024).

"Dana kompensasi sudah masuk kas perseroan dan ini merupakan wujud dukungan penuh pemerintah kepada Pertamina untuk menjaga keberlangsungan layanan operasional BBM bersubsidi, mendukung working capital serta memperbaiki rasio-rasio keuangan perusahaan," tambahnya. 

Pertamina pun mengajak masyarakat untuk mengonsumsi BBM secara bijak dan mulai mengonsumsi BBM yang lebih ramah lingkungan.

Hal itu sebagai salah satu bentuk dukungan masyarakat kepada pemerintah serta bentuk kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dengan turut mengurangi tingkat polusi udara.

Baca Juga: Beli LPG 3 Kg Wajib Pakai KTP, Baru Bisa Bertransaksi Setelah Daftar di MyPertamina

Nicke menyampaikan, pihaknya akan terus berupaya agar BBM bersubsidi dikonsumsi secara optimal oleh yang berhak. 

Antara lain dengan penggunaan teknologi informasi untuk memantau pembelian BBM bersubsidi di SPBU-SPBU secara real time untuk memastikan konsumen yang membeli adalah masyarakat yang berhak.

"Yang pertama, program penguatan sarana dan fasilitas digitalisasi di SPBU. Hasilnya semakin banyak SPBU yang terkoneksi dengan sistem digitalisasi Pertamina, sehingga memudahkan monitoring dan pengawasan," jelas Nicke. 

Kedua, Pertamina mengembangkan sistem peringatan atau alert system yang mengirimkan exception signal yang dimonitor langsung oleh command center Pertamina dan ditindaklanjuti oleh tim di lapangan.

Baca Juga: Jokowi: Pembangunan Jalan Tol Enggak Ada Apa-apanya Dibanding Jalan Desa

Exception signal mengirimkan data transaksi tidak wajar, di antaranya pengisian solar di atas 200 liter untuk satu kendaraan bermotor pada hari yang sama, pengisian BBM bersubsidi dengan tidak memasukkan nomor polisi kendaraan, dan lain sebagainya. 

Sejak pengimplementasian exception signal pada 1 Agustus 2022 hingga 31 Desember 2023, Pertamina telah berhasil mengurangi risiko penyalahgunaan BBM bersubsidi senilai 200 juta dolar AS atau sekitar Rp3,04 trilliun.

Ketiga, Pertamina terus meningkatkan kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk meningkatkan pengawasan dan penindakan kegiatan penyalahgunaan BBM bersubsidi yang tidak sesuai peruntukannya.

Baca Juga: Jokowi soal BLT El Nino Rp400.000: Memang BLT Khusus, Tidak Semuanya Dapat

Keempat, Pertamina mendorong masyarakat mendaftar Program Subsidi Tepat via website untuk mengidentifikasi konsumen yang berhak dan memonitor konsumsi JBT Solar dan JBKP Pertalite.

Nicke menambahkan, Pertamina juga terus melakukan efisiensi biaya operasional, baik di tingkat Holding maupun Subholding.

Sampai dengan November 2023, kata dia, realisasi program efisiensi biaya di Pertamina Group telah mencapai 984,17 juta dolar AS atau sekitar Rp14,99 triliun.