Jokowi Yakin China Akan Jadi Investor Terbesar di RI: Saya Ucapkan Terima Kasih

BEIJING, KOMPAS.TV- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, China akan menjadi investor terbesar di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri Forum Bisnis Indonesia-Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang digelar di China World Hotel, Beijing, China pada Senin (16/10/2023).

“Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas investasinya, atas kontribusinya dalam pembangunan Indonesia. Tahun 2013 RRT (Republik Rakyat Tiongkok) berada di urutan 12 kontributor foreign direct investment (FDI) di Indonesia—nomor 12 tahun 2013, tapi di tahun 2022 sudah menjadi urutan yang kedua,” kata Jokowi dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet, Selasa (17/10).

"Saya yakin jika terus konsisten seperti ini, saya yakin dalam setahun dua tahun ke depan, saya yakin RRT bisa menjadi peringkat yang pertama dan sebagai kontributor FDI di Indonesia dan itu yang saya tunggu-tunggu,” tambahnya. 

Baca Juga: Jokowi Bertolak ke China dan Arab Saudi, Temui Presiden Xi Jinping Serta Putra Mahkota MBS

Jokowi menilai cara berinvestasi para pengusaha ke Indonesia sudah cepat dan tepat dan menganalogikannya seperti Bruce Lee dengan gerakan wing chun-nya. 

Ia menerangkan, saat ini Indonesia tengah fokus untuk melakukan hilirisasi industri terhadap berbagai komoditas seperti nikel, tembaga, timah, dan minerba lainnya. Indonesia juga tengah fokus membangun ekosistem kendaraan listrik terintegrasi untuk menjadi bagian penting dari rantai pasok dunia.

“Ini butuh alih teknologi tinggi serta investasi, apalagi jika dipadukan dengan penggunaan sumber energi hijau yang sangat melimpah di Indonesia untuk menghasilkan produk-produk hijau, untuk menciptakan ekosistem ekonomi hijau,” ujarnya. 

Potensi energi baru terbarukan di Indonesia, lanjutnya, sangat besar hingga mencapai 3.600 gigawatt. Beberapa di antaranya yaitu 3.200 gigawatt dari tenaga surya dan terdapat 4.400 sungai untuk energi hidro.

Baca Juga: Pemprov DKI Ingin Pajaki Ojol, Kemenkeu Sebut Harus Hati-Hati dan Tak Bisa Diterapkan Berganda