Jokowi Keluarkan 5 Instruksi terkait Transportasi Publik, Ada soal Diskon Harga Tiket dan LRT Bogor

JAKARTA, KOMPAS.TV- Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi memberi lima instruksi terkait transportasi publik kepada para menteri terkait. Hal ini disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (27/9/2023).

Presiden mengatakan, setelah pembangunan moda transportasi massal mulai dari moda raya terpadu (MRT), lintas raya terpadu (LRT), hingga kereta cepat, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengintegrasikan moda-moda transportasi tersebut sehingga memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna.

“Setelah kita memiliki MRT, LRT, kereta cepat, kemudian ada kereta bandara, yang harus kita segera selesaikan, segera eksekusi adalah bagaimana kita mengintegrasikan moda transportasi ini dengan moda transportasi lainnya seperti TransJakarta, bus, taksi online, ojek online,” kata Jokowi seperti dilaporkan Tim Liputan KompasTV.

Baca Juga: Jawaban Kocak Kaesang Ditanya Kapan Sowan ke Jokowi Usai Jadi Ketum PSI

Menurutnya, jika semua moda transportasi saling terhubung, masyarakat akan semakin banyak, aman, dan nyaman naik transportasi publik.

Instruksi Jokowi yang pertama adalah percepatan pembangunan infrastruktur penghubung antara moda transportasi satu dengan lainnya.

“Percepat pembangunan infrastruktur penghubung. Jembatan penghubung misalnya antara LRT Halim dengan stasiun kereta cepat. Kemudian juga penghubung Stasiun Kereta Api Manggarai dengan Transjakarta, penghubung Stasiun Tanah Abang dengan Dukuh Atas. Dan, kita harus memastikan semuanya memiliki penerangan, memiliki lampu jalan, dan bisa melindungi dari hujan,” ujar Jokowi.

Baca Juga: KA Cepat Jakarta-Bandung Pakai Teknologi Huawei, dari Sistem Komunikasi sampai Penjualan Tiket

Instruksi kedua, Jokowi meminta adanya kerja sama dan kolaborasi dengan penyedia transportasi yang mengantar sampai titik akhir tujuan. Sehingga masyarakat mendapatkan kemudahan dalam berganti-ganti moda transportasi.

“Akan sangat bagus jika masyarakat cukup satu kali pesan, kemudian sistem sudah merencanakan dan multimoda transportasi apa yang harus digunakan. Semuanya sudah tersiapkan. Misalnya, pertama, naik ojek ke stasiun, kemudian naik kereta, naik kereta naik TransJakarta sampai ke titik tujuan, sehingga tidak perlu dicari-cari, tidak perlu menunggu-nunggu, karena semuanya sudah terintegrasi,” tutur mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Instruksi ketiga yakni terkait sistem pembayaran transportasi public. Jokowi meminta sistem pembayaran dapat terintegrasi pada semua moda transportasi. Ia juga mengarahkan agar dilakukan kajian adanya potongan harga, bagi penumpang yang berlangganan.

Baca Juga: Arsjad Rasjid Jadi Ketua Tim Pemenangan Ganjar, Kadin Indonesia Tegaskan Tetap Netral

“Harus dibangun sistem pembayaran yang terintegrasi, dan alat pembayaran tersebut biasa digunakan masyarakat dan dapat digunakan di semua moda transportasi,” ucap Jokowi.

“Kaji juga mengenai mekanisme pembayaran langganan, diskonnya seperti apa, ini saya  akan menarik masyarakat untuk berbondong-bondong naik transportasi massal,” imbuhnya.

Keempat, Jokowi mengintruksikan agar studi pembangunan LRT hingga ke Kota Bogor dan perluasan jalur LRT Kelapa Gading segera dilakukan.

“Saya minta juga segera distudi pembangunan LRT hingga ke Kota Bogor, karena kalau kita lihat LRT yang sekarang sudah penuh terus. Dan juga pembangunan jalur LRT Kelapa Gading menuju Manggarai, agar cakupan dan jangkauan transportasi massal ini semakin luas,” lanjutnya.

Baca Juga: Cek Aturan Baru MenPANRB, PNS Bisa Dimutasi atau Rotasi Meski Belum 2 Tahun Menduduki Jabatan

Terakhir, Jokowi meminta transportasi public harus bisa dinikmati oleh semua kalangan masyaraat. Termasuk penyandang disabilitas, kelompok masyarakat lanjut usia, ibu hamil, dan anak-anak.

“Yang terakhir, pastikan moda transportasi kita ramah terhadap pengguna lanjut usia, disabilitas, juga bagi anak-anak dan ibu hamil,” tandas Jokowi.

Adapun para menteri yang hadir dalam ratas tersebut diantaranya adalah Menteri ATR/Kepala BPN hadi Tjahjanto, Menteri BUMN Erick Thohir, Mensesneg Pratikno, dan Seskab Pramono Anung.