Jokowi di KTT BRICS: Kita Semua Melihat Tatanan Ekonomi Dunia Saat Ini Sangat Tidak Adil

JOHANNESBURG, KOMPAS.TV - Saat berpidato dalam KTT BRICS, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengajak seluruh negara berkembang untuk bersatu dan memperjuangkan haknya untuk kemajuan negaranya. 

Jokowi juga menyebut segala tindak diskriminasi terhadap upaya kemajuan negara-negara berkembang harus dihilangkan dan kerja sama yang setara dan inklusif harus terus disuarakan.

“Negara berkembang harus bersatu untuk memperjuangkan hak-haknya,” kata Jokowi dalam sesi BRICS-Africa Outreach and BRICS Plus Dialogue, di Johannesburg, Republik Afrika Selatan, Kamis (24/08/2023).

“Diskriminasi perdagangan harus kita tolak. Hilirisasi industri tidak boleh dihalangi. Kita semuanya harus terus menyuarakan kerja sama yang setara dan inklusif,” ujarnya dikutip dari laman setkab.go.id.

Baca Juga: [FULL] Presiden Jokowi Ungkap Alasan Indonesia Belum Gabung BRICS

Ia menyampaikan, tatanan perekonomian dunia saat ini dinilai tidak adil. Kesenjangan pembangunan ekonomi semakin besar di antara negara berkembang dan negara lainnya yang mengakibatkan rakyat menderita.

“Kita semua melihat tatanan ekonomi dunia saat ini sangat tidak adil, gap pembangunan semakin lebar, rakyat miskin dan kelaparan semakin bertambah,” ujarnya. 

“Situasi seperti ini tidak boleh dibiarkan,” kata Jokowi. 

Oleh sebab itu, Jokowi menyebut negara-negara anggota BRICS dapat menjadi bagian penting untuk memperjuangkan keadilan pembangunan bagi seluruh negara di dunia.

“BRICS dapat jadi bagian terdepan untuk memperjuangkan keadilan pembangunan dan mereformasi tata kelola dunia yang lebih adil,” tuturnya. 

Baca Juga: KTT BRICS di Afsel: Aliansi Ekonomi Berisi Rusia hingga China, Dihadiri Presiden Jokowi

Di sela-sela KTT BRICS, Presiden Jokowi juga menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Republik Demokratik Kongo Jean-Michel Sama Lukonde.

Dalam pertemuan itu, Jokowi menilai Indonesia dan Kongo memiliki peluang peningkatan kerja sama dalam mengembangkan nilai ekonomi hutan dan upaya mengatasi perubahan iklim.

“Indonesia dan Kongo adalah pemilik hutan tropis terbesar di dunia, kerja sama kedua negara penting untuk kembangkan nilai ekonomi hutan dan berkontribusi atasi perubahan iklim, saya harap kita dapat lebih tingkatkan kerja sama,” kata Jokowi. 

Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan, Indonesia siap berbagi pengalaman dalam konservasi gambut hingga pengelolaan hutan lestari. Ia pun berharap kerja sama antara Indonesia dan Kongo dalam hal tersebut dapat ditingkatkan.

Baca Juga: Intip Momen Presiden Jokowi Disambut Meriah Tarian Suku Maasai dan Suku Msewe di Tanzania

“Saya harap kita dapat tingkatkan kerja sama pengelolaan hutan dan pengembangan potensi kredit karbon, Indonesia siap berbagi pengalaman terkait konservasi gambut dan pengembangan bioekonomi serta pengelolaan hutan lestari,” ujarnya. 

Kedua pemimpin juga membahas mengenai pengembangan hilirisasi industri. Menurut Jokowi, hal tersebut penting dikarenakan Kongo dan Indonesia merupakan negara penghasil kobalt terbesar pertama dan kedua di dunia.

“Indonesia siap berbagi pengalaman dan keahlian terkait ekosistem hilirisasi dan akan dorong BUMN Indonesia terlibat dalam eksplorasi dan investasi,” ujarnya. 

Selain itu, Presiden Jokowi mengajak PM Lukonde untuk mendorong terwujudnya sejumlah kerja sama beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia dengan Kongo yang saat ini tengah dijajaki.

Baca Juga: Menkeu dan Menkes se-ASEAN Sepakat Perluas Penggunaan Dana Pandemi, Bukan Cuma untuk Covid-19

“Mari kita dorong realisasi kerja sama ini dan untuk tawaran kerja sama pengelolaan blok minyak di perbatasan dengan Angola saya akan tugaskan pihak terkait untuk tindaklanjuti,” ucapnya.

Mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Duta Besar RI untuk Republik Afrika Selatan Saud Purwanto Krisnawan.