Daftar Online Uji Coba LRT Jabodebek Mulai 10 Juli, Bisa Buat Liburan Sekolah, Bayar Rp1

Baca Juga: Segera Beroperasi Agustus, Tarif LRT Jabodebek Disubsidi dan Penumpang Cukup Bayar Rp15.000

"Yang jelas ada unsur subsidi, kita ada PSO (public service obligation). Kalau saya lihat skemanya dari jarak terjauh, dari Depok Harjamukti sampai Dukuh Atas, komponen subsidi 35 persen-40 persen, itu kalau jarak terjauh," kata Adita kepada wartawan di  Gedung DPR Jakarta, Rabu (24/5).

Saat ini, besaran tarif LRT belum diputuskan dan masih dalam tahap pembahasan. Nantinya kepastian tarif LRT akan diatur dalam Keputusan Menteri (Kepmen) sebagai payung hukumnya.

"Kita lagi finalisasi karena kalau Peraturan Menteri (Permen) kan mesti ada penyelarasan dan sebagainya. Itu dalam tahap finalisasi. Setelah itu akan diturunkan dalam Kepmen. Nah itu dalam Kepmen itu angkanya akan keluar," ujar Adita.

Ia mengungkap LRT Jabodebek akan beroperasi resmi pada Agustus, bersamaan dengan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Sehingga tarif resmi LRT harus sudah keluar sebelum jadwal operasional.

Seperti diketahui, baik LRT maupun KCJB terus diuji coba sebelum dibuka untuk umum.

Baca Juga: Siap-Siap! Jam Masuk Kantor di Jakarta Bakal Jadi Pukul 08.00 dan 10.00 WIB!

"Ya harapannya sebelum Agustus harusnya selesai, karena Agustus kan sudah komersial, sudah berbayar. Kita upayakan pasti disosialisasikan dulu," sebutnya.

Sementara itu, Kepala Divisi LRT Jabodebek Mochamad Purnomosidi mengatakan, pihaknya sudah mengusulkan tarif LRT Jabodebek yaitu Rp5.000 untuk jarak terdekat, untuk jarak terjauh Rp25.000. Sedangkan untuk tarif rata-rata adalah Rp15.000.

Dari jumlah yang diusulkan itu, pemerintah akan memberikan subsidi. Sehingga tarif resminya akan lebih murah.

"Ada progresifnya, jadi ada tarif rata-rata, jadi jarak terjauhnya itu kira-kira kalau yang kami usulkan ya yang belum ditetapkan adalah mungkin kira-kira Rp24.000 - Rp25.000 untuk jarak terjauh," kata Purnomo pada 17 Januari 2023.

"Kami sedang menunggu penetapan dari pemerintah dari Kementerian Perhubungan karena hal ini terkait dengan besaran subsidi yang akan diberikan pemerintah kepada operasional LRT," tambahnya.