Erick Thohir soal Impor KRL Bekas: Hanya untuk Tutupi Gap Kebutuhan 6-7 Bulan ke Depan

“Penyehatan INKA Ini membutuhkan tambahan Rp3 triliun, sehingga terjadi equilibrium antara produksi gerbong dan juga peningkatan jumlah kebutuhan kereta api sendiri,” ujarnya. 

Erick mengatakan, saat ini INKA telah memiliki pabrik dengan dua jenis kualitas. Pertama, pabrik yang berlokasi di Banyuwangi yang memiliki standar tinggi karena telah bekerja sama dengan perusahaan Swiss Steadler untuk menyuplai kebutuhan gerbong kereta api di Asia Tenggara. 

Kedua adalah pabrik dengan kualitas standar nasional.

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif menegaskan, pihaknya tetap tidak memberikan rekomendasi impor KRL bekas sebagaimana hasil reviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Kalau impor KRL bekas, Kemenperin masih berpegang teguh pada hasil koordinasi dengan Menko Marves, masih itu bahwa reviu BPKP jadi acuannya," kata Febri seperti dikutip dari Antara. 

Baca Juga: DPR: Impor KRL Bekas Takkan Terjadi Kalau KCI Punya Rencana Kerja Baik, Jangan Sampai Beli Rongsok

Hal itu juga sejalan dengan arahan Menko Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) sekaligus Ketua Tim Nasional Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Luhut Binsar Pandjaitan, yang tengah mendukung produksi dalam negeri.

"Seingat kami Pak Menko Marves arahannya produksi dalam negeri," ucapnya. 

Febri memastikan, industri dalam negeri siap dan mampu untuk memproduksi armada transportasi massal itu.

Daripada impor, ia meminta PT KCI untuk bisa memperbaiki manajemen alur kereta dan penumpang. Menurutnya, masalah penumpukan penumpang yang dikeluhkan seharusnya bisa diperbaiki di sistem manajerial KCI.

"Saya kan anak kereta, saya paham itu. KCI tolong dong perbaiki. Kan ada beberapa rangkaian yang harus diatur manajemen alur penumpangnya, alur keretanya," tuturnya. 

Baca Juga: Begini Hitung-hitungan Jumlah Penumpang Terlantar Kalau Impor KRL Gagal Tahun Ini

Febri menambahkan, pada dasarnya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan Kementerian Perindustrian siap menjalankan arahan Menko Marves.

"Kalau KRL impor bekas kami belum mengeluarkan izin, kami masih berpegang pada hasil rapat koordinasi Menko Marves bahwa hasil reviu BPKP yang menyatakan bahwa tidak perlu impor KRL bekas, masih sampai sejauh ini," kata Febri.