Motor Listrik Bersubsidi Kurang Disambut Pembeli, Ini Sederet Penyebabnya

JAKARTA, KOMPAS.TV- Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) Moeldoko menyatakan, pemerintah sedang mengevaluasi mekanisme penyaluran subsidi pembelian motor listrik.

Pasalnya, dari 200.000 kuota subsidi yang diberikan untuk motor listrik sampai Desember 2023, baru 108 unit yang terjual.

“Dalam rapat Jumat kemarin baru 108 unit sepeda motor yang baru terbeli. Pertanyaannya, mengapa ada keringanan dari pemerintah tapi disambut seperti itu oleh masyarakat ? Ini yang sedang kami evaluasi,” kata Moeldoko dalam acara Green Economic Forum di Jakarta, Senin (22/5/2023).

Moeldoko menduga, ada tiga alasan yang menjadi penyebab lambatnya pertumbuhan pembelian motor listrik. Pertama, belum banyak masyarakat yang mengetahui tentang kebijakan subsidi. Terlebih, bila mengingat kebijakan subsidi dibentuk belum lama ini.

Aturan mengenai pemberian bantuan subsidi untuk pembelian motor listrik tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Dua. Subsidi berupa potongan harga sebesar Rp7 juta untuk pembelian satu unit motor listrik dan berlaku sejak 20 Maret 2023.

Baca Juga: Mulai dari Agats, Polytron sampai United, Ini 14 Model Motor Listrik yang Dapat Subsidi Rp7 Juta

Kedua, platform Sisapira (Sistem Informasi Bantuan Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Roda Dua) yang menjadi tempat pembelian motor listrik bersubsidi belum tersosialisasi dengan baik. Terakhir, Moeldoko menduga kebijakan subsidi pembelian motor listrik belum menjadi konsumsi publik.

“Kita belum membicarakan subsidi ini di mana-mana, sehingga masih pada bingung dan menunggu,” ujar Moeldoko yang juga Kepala Staf Kepresidenan ini.

Moeldoko juga mengungkapkan adanya kekhawatiran penjual motor listrik, khususnya kalangan dealer, terutama soal kekhawatiran tentang ketentuan restitusi pajak.

Masalah tersebut, lanjutnya, sudah dibahas bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Moeldoko berharap, target penjualan 200.000 unit motor listrik dan 35.900 mobil listrik dapat terwujud tahun ini.

“Kalau restitusi itu diberlakukan ada pikiran yang berkembang wah kalau restitusi nanti akan setahun ini menagihnya. Kemarin sudah kita rapatkan semuanya dipimpin oleh pak Luhut bahwa untuk restitusi ini bisa atau tidak kalau bisa sebulan atau dua bulan kenapa harus setahun, kan gitu,” tutur Moeldoko.

Kompas TV pun mengecek laman Sisapira pada Selasa (23/5/2023). Disitu tertulis sepeda motor listrik yang tersalurkan masih 0 unit. Lalu 2 unit terverifiksi, dan 506 unit masih dalam proses pendaftaran.

Baca Juga: Beli Motor Listrik Dapat Subsidi Rp7 Juta, DP 0 Persen, Bunga 0,83 Persen, Tenor 5 Tahun

Melansir laman Sisapira, Senin, sisa kuota motor listrik tercatat sebesar 199.506 unit, dengan dua unit dalam proses verifikasi, 489 unit dalam proses pendaftaran, dan belum ada unit yang tersalurkan ke pembeli.

Sementara itu, pihak dealer atau penjual motor listrik punya pendapat sendiri soal mengapa motor listrik tidak laku. Mengutip Kompas.com, Selasa (22/5), Sales Manager PT Smoot Motor Indonesia Sarifudin menyatakan, sejumlah kriteria yang ditetapkan pemerintah lah yang jadi penyebabnya. Seperti pembeli motor listrik bersubsidi harus pelanggan listrik 450 VA dan 900 VA serta penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM).  

"Dari kategori itu cukup susah. Misalkan, orang yang mendapatkan subsidi gajinya rata-rata di bawah Rp 4 juta. Kemudian yang hanya punya listrik 900 VA, memang kuat buat ngecas (motor listrik)?," kata Sarifudin.

"Jadi menurut saya harusnya ditambah (kategori penerima subsidinya). Sebagai contoh, yang gajinya UMR, para ojek online karena mereka tak bisa memanfaatkannya, dan lain-lain," tambahnya.

Ia mengungkap, dari 100 konsumen yang mau membeli motor listrik dengan memanfaatkan subsidi, hanya 5 pemesan saja yang lolos seleksi.

"Dari 100 konsumen, paling yang lolos seleksinya 5 orang saja. Seleksinya itu cepat sih, pakai aplikasi namanya Sisapira. Cukup satu menit selesai. Tetapi jangkauannya itu yang terlalu sempit," jelas.

Baca Juga: OJK Dukung Revisi Qanun LKS Agar Bank Konvensional Bisa Masuk Aceh Lagi

Hal serupa juga diungkap oleh tenaga penjual dari motor listrik merek Rakata, yang enggan disebutkan namanya. Dia bilang, peminat motor listrik sebenarnya banyak, tapi yang lolos seleksi hanya sedikit.

"Padahal seharusnya mereka dapat (masuk kategori). Tapi ada juga yang seharusnya tidak masuk kategori, malah lolos pas dicek. Kita kan sesuai dengan data (aplikasi Sisapira) saja," ucapnya.

Penyebab lainnya, adalah pencairan dana subsidi Rp7 juta yang butuh waktu lama. Sehingga pihak dealer harus menggunakan dana pribadi dulu.

"Jadi mayoritas kita talangin dahulu (restitusi). Pencairannya kalau kata surveyor ialah 5 hari setelah STNK jadi. Namun pembuatan STNK itu juga kan memakan waktu, 14-28 hari," papar Sarifudin.

Pengalaman serupa juga dialami oleh penjual motor listrik Volta. Tenaga penjual Volta bernama Arif mengaku, dana subsidi Rp7 juta baru diterima pihaknya setelah dua bulan.

"Persyaratannya memang cukup berbelit (untuk pencairan dana), dari kita lapor ke surveyor, lalu menunggu untuk konfirmasi, sampai proses akhir yakni pencairan dana," kata Arif.

Baca Juga: Pemprov Aceh Setuju Izinkan Bank Konvensional Beroperasi Lagi, Usulan Diserahkan ke DPRA

"Nanti juga harus diawasi. Prosesnya dua bulan dari pemesanan sampai motor dikirim (sudah dapat STNK)," sambungnya.

Salah seorang tenaga penjual motor listrik dengan merek Selis menuturkan, jika sistem seperti ini terus berlanjut, bisa menjadi beban bagi produsen atau dealer. Mereka menginginkan uang subsidi langsung bisa cair secepatya, begitu motor listrik diterima konsumen.

"Harapan kita bisa membaik nanti, karena ada isu akan dievaluasi. Sebab untuk yang saat ini memang diakui susah cari konsumen sampai pencairannya membutuhkan waktu. Tetapi untuk berapa lamanya (pencairan) saya harus cek ke manajemen," sebut tenaga penjual yang tak ingin disebutkan namanya itu.