Piala Dunia U20 Batal di RI, Produsen Merchandise Berjuang Jual 700.000 Suvenir

JAKARTA, KOMPAS.TV - Batalnya Piala Dunia U20 digelar di Indonesia, berdampak pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang sudah memproduksi suvenir acara tersebut.

Adalah PT Juara Raga Adidaya (Juaraga), selaku pemegang lisensi marchendise Piala Dunia Sepak Bola FIFA U20 2023, kini masih berusaha menjual 700.000 buah marchendise.

Chief Operating Officer Juaraga Henri Santoso Winata mengatakan, pihaknya telah memproduksi 700.000 buah marchendise resmi Piala Dunia U20 dan sudah membeli 510 stiker hologram FIFA sebagai bukti marchendise resmi.

“Karena sudah diproduksi, jadi mau tidak mau harus dijual, dihabiskan. Kita dibantu PSSI dan beberapa instansi untuk menjual produk-produk ini, ini yang kita lakukan untuk clear out marchendise yang kita buat,” kata Henri seperti dikutip dari Antara, Kamis (6/4/2023).

Juaraga sendiri menganggarkan Rp100 miliar untuk memproduksi marchendise resmi Piala Dunia U20 2023, di mana Rp68 miliar di antaranya sudah digunakan untuk memulai produksi serta menyediakan tambahan bahan guna mengantisipasi kekurangan.

Baca Juga: Ada Kans Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U17, Pengamat: Sebaiknya Jangan Melempar Bola Panas

Pihaknya juga sudah mempersiapkan distribusi marchendise resmi Piala Dunia U20 2023 kepada 13.800 outlet Alfamart, sebagai pihak mitra distributor resmi.

“Bahkan beberapa minggu sebelum pembatalan, kita mulai bersiap untuk membuka store di Bandara Bali, Jakarta, dan Gelora Bung Karno (GBK). Jadi dampak pembatalan ini sangat luar biasa,” ujarnya. 

Henri menjelaskan, sebanyak 95 persen dari marchendise yang akan dijual diproduksi di dalam negeri dengan melibatkan sekitar 18 pelaku UMKM. 

Selama proses produksi, UMKM tersebut telah diberikan pelatihan untuk membuat produk sesuai standar internasional dari FIFA, sehingga diharapkan mereka tetap bisa mempertahankan standar produk mereka ke depannya.

“Concern kita adalah intangible effect dari pembatalan penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Karena UMKM sudah lama kita ajak kerja sama, mereka bangga membuat produk level internasional dan sudah belajar,” tutur Henri. 

Baca Juga: Puan Maharani Sebut Piala Dunia U-20 Batal di Indonesia Bukan karena Beda Pendapat

Sementara itu, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus menyebut Indonesia kehilangan potensi tambahan Produk Domestik Bruto (PDB) senilai Rp3,36 triliun karena pembatalan penyelenggaraan piala dunia U20.

Dengan menggunakan metode computable general equilibrium, nilai tersebut didapatkan setelah menghitung keluaran dari injeksi senilai Rp1,13 triliun kepada perekonomian untuk perhelatan piala dunia U20.

“Untuk perhelatan piala dunia, ketika diinjeksi Rp1,13 triliun ke dalam perekonomian, ternyata dampaknya lebih, sampai Rp3,36 triliun," kata Ahmad Heri dalam diskusi publik online Kamis (6/4).

Menurut dia, pagelaran piala dunia ini berdampak sangat luas tidak hanya ke sektor olahraga, tapi misalnya juga dari sponsor, hak siar, dan langganan streaming piala dunia.

Dari nilai Rp3,36 triliun tersebut, senilai Rp1,9 triliun didapatkan oleh enam provinsi yang direncanakan menjadi tempat penyelenggaraan piala dunia U20.

Baca Juga: Sandiaga Uno: Stadion Bola Dipakai untuk Event Lain Tak Bisa Dihindari

Ia merinci, senilai Rp554,78 miliar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat diperoleh DKI, Rp499,22 miliar didapatkan oleh Jawa Timur, Rp451,55 miliar oleh Jawa Barat, Rp298,39 oleh Jawa Tengah, Rp97,54 miliar oleh Sumatera Selatan, dan Rp42,83 miliar oleh Bali.

Adapun injeksi pada perekonomian untuk pagelaran piala dunia sebesar Rp1,13 triliun didapatkan dari belanja infrastruktur untuk pembangunan enam stadion utama dan 18 lapangan berlatih.

Di samping itu, biaya penyelenggaraan dan persiapan teknis diperkirakan mencapai Rp500 miliar, biaya yang dikeluarkan tim peserta senilai Rp27,69 miliar, biaya yang dikeluarkan penonton senilai Rp212,6 miliar, dan biaya untuk pengeluaran streaming senilai Rp250 miliar.

“Dari beberapa bagian itu akan menimbulkan perputaran uang yang senilai Rp1,13 triliun. Dampaknya bisa lebih dari Rp1,13 triliun karena, misalnya pembangunan infrastruktur, ada kuli yang mendapatkan penghasilan itu bisa membeli makanan dan lain-lain,” ujarnya.