Tambah Anggaran Rp 53 Miliar, Pemerintah akan Beri BLT Sampai Desember

Menurut dia, ada sebanyak 550 desa di 33 provinsi yang tidak memiliki anggaran cukup untuk tambahan dana desa. Hal itu terjadi akibat dana desa yang cair lebih awal dari biasanya.

Oleh karena itu, kekurangan BLT dana desa akan dibiayai oleh pemerintah. Penambahan anggaran ini telah dibicarakan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Menurut Abdul Halim, pemerintah sudah sepakat.

"Diharapkan dapat tambahan dana nilainya Rp 53 miliar sudah kita bahas di rapat tingkat menteri," ujarnya.

Abdul Halim menyampaikan, saat ini penyaluran BLT dana desa termin I bulan pertama sudah mencapai 99 persen atau tersalurkan ke 73.610 desa dari 74.672 desa yang potensial sebagai penerima.

Baca Juga: Massa Bakar Mobil Wakapolres dan Lukai 6 Polisi Saat Demo Minta Kades Mundur Gara-gara Pembagian BLT

Angka tersebut setara dengan Rp 4,73 triliun dengan keluarga penerima manfaat (KPM) sebanyak 7,9 juta, di mana 31 persen atau sebanyak 2,6 juta KPM adalah perempuan kepala keluarga (PEKKA).

"BLT Dana Desa ini sudah mencapai 99 persen atau setara dengan 73.610 desa yang sudah menyalurkan BLT. Artinya, tinggal 1 persen lagi," kata Abdul Halim. 

Berdasarkan profesi, KPM terdiri atas petani dan buruh tani sebanyak 6,9 juta KPM, nelayan dan buruh nelayan sebanyak 315.028 KPM, buruh pabrik sebanyak 156.310 KPM, guru sebanyak 62.090, serta pedagang dan UMKM sebanyak 394.345 KPM. 

Sejauh ini, total dana yang sudah tersalurkan untuk BLT Dana Desa Termin I maupun Termin II sebesar Rp12,97 triliun. 

Baca Juga: Pembagian BLT di Sikka Terapkan Protokol Kesehatan

Untuk Termin II baru bulan pertama mulai cair sebesar Rp 73,61 miliar. Pada Termin III akan mulai cari di bulan Oktober 2020.