Pemerintah Putuskan Impor 2 Juta Ton Beras, Bapanas Ungkap Alasannya

Adapun merujuk salinan surat yang ditandatangani Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi pada 24 Maret, Bulog diminta untuk melaksanakan pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) dari luar negeri sebesar 2 juta ton sampai dengan akhir Desember 2023 dan pengadaan 500 ribu ton pertama agar dilaksanakan secepatnya.

Di sisi lain, Bulog tetap diminta untuk mengoptimalkan penyerapan hasil produksi dalam negeri terutama selama masa panen raya pada Maret-Mei 2023.

Hal tersebut dibenarkan oleh Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso. Tapi menurutnya, impor beras itu tidak langsung dilakukan sebanyak 2 juta ton.

Bulog juga harus menunggu rekomendasi teknis dari Kementerian Pertanian terkait produksi beras petani.

"Belum, jadi gini ini kan baru yang kemarin. Yang ini kan baru dapat penugasan dari Badan Pangan 2 juta. Itu kan belum, karena kita liat situasinya dong, perlu atau tidak," kata Buwas kepada wartawan usai rapat dengan DPR, Senin (27/3).

Baca Juga: Tips Beli Daging Secara Online Agar Dapat Kualitas Terbaik dan Harga Bersaing

Pria yang akrab disapa Buwas itu menerangkan, impor beras 2 juta ton diperlukan untuk cadangan pemerintah. Bukan untuk langsung dikonsumsi masyarakat saat itu juga.

"Tapi bukan berarti 2 juta itu harus dimasukkan semua, enggak. Itu cadangan manakala ada sesuatu yang memang memerlukan tambahan, ini CBP loh," ujarnya.

Dalam rapat dengan Komksi IV DPR, Buwas juga menyampaikan soal bansos pangan bulan puasa yang memerlukan tambahan pasokan 500.000 ton beras.

"Saat ini pasokan di Bulog hanya 227.000 ton, Bulog harus menyalurkan CBP untuk operasi pasar sebesar 210.000 ton. Sementara untuk kebutuhan bansos selama tiga bulan ini, Bulog harus menyalurkan 300.000 ton CBP," tutur Buwas dalam rapat.

"Sehingga kalau kita jumlahkan kita kekurangan untuk menutupi dalam waktu singkat ini 500.000 ton. Untuk menutupi Bansos dan Operasi pasar sampai 3 bulan," katanya.