Setelah Temui Gus Yahya, Ditjen Pajak Kini Temui PWNU Jatim Ajak Warga Bayar Pajak

SURABAYA, KOMPAS.TV - Pejabat pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I (Kanwil DJP Jatim I) menemui Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur (PWNU Jatim).

Kedua pihak menandatangani kesepakatan kerja sama dan kemitraan bidang perpajakan dan sumber daya manusia. Dalam pertemuan itu, pihak DJP menjalin kemitraan dengan PWNU Jatim, untuk mengajak masyarakat membayar pajak. 

Kepala Kanwil DJP Jatim I P.M. John L. Hutagaol memandang sejarah dan peran organisasi Nahdlatul Ulama (NU) yang didirikan Hadratus Syekh K.H. Hasyim Asy’ari mulai dari perjuangan mencapai kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan, sangat besar bagi bangsa Indonesia.

John menyebut kader-kader NU di semua level tingkatan organisasi sudah sekuat tenaga mempertahankan sikap NU dalam mengisi kemerdekaan.

“Sikap tawazun (seimbang), tasamuh (toleransi), dan i'tidal (tegak lurus) adalah sikap yang tepat untuk dipedomani. Kami ingin mengajak PWNU Jatim dalam melakukan sosialisasi dan edukasi pajak kepada seluruh Nahdliyin di Surabaya khususnya dan Jawa Timur," kata John dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas TV, Rabu (15/3/2023).

Baca Juga: Penerimaan Pajak Kuat, APBN Februari 2023 Surplus Rp131,8 T

"PWNU juga didorong terus memberikan bimbingan mental dan spiritual kepada para pegawai di lingkungan Kanwil DJP Jatim I,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Timur Marzuki Mustamar menekankan pentingnya memberikan pemahaman pengetahuan perpajakan secara baik kepada masyarakat.

Khususnya Nahdliyin yang terdiri dari bermacam-macam latar belakang profesi dan pendidikan.

“Sejak dulu sampai sekarang NU berkomitmen menjaga kepentingan rakyat dan negara,” ujar Marzuki.

Ia menuturkan, sangat penting Indonesia merdeka bukan hanya secara militer, tetapi juga merdeka secara finansial. Salah satu upaya agar berdaulat secara finansial adalah taat pajak, tertib pajak, disiplin membayar pajak.

Baca Juga: Rafael Alun Belum Pernah Jenguk Mario di Tahanan, tapi Sudah Bolak-balik Cek Deposit Box

“Kepada Umat Islam, Warga NU yang lain, Pengurus NU, mari kita terus dukung upaya peningkatan pemasukan negara dari sektor pajak dengan tertib membayar pajak, taat membayar pajak, Insya Allah manfaatnya juga untuk kita bangsa Indonesia termasuk pesantren dan NU,” tuturnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengunjungi Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) pada Kamis (2/3/2023). Pertemuan dilakukan di kediaman pribadi Gus Yahya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Kunjungan ini dilakukan setelah muncul ajakan dari mantan Ketum PBNU Said Aqil Siradj agar masyarakat tak perlu membayar pajak, setelah kasus penganiayaan anak pejabat pajak mencuat. 

Namun menurut Dirjen Pajak Suryo Utomo, kunjungan ini adalah pertemuan rutin dan bersifat silaturahmi. Ia menyebut tahun lalu pun pihaknya bersilaturahmi ke berbagai tokoh masyarakat dan organisasi keagamaan, termasuk NU. 

Dalam silaturahmi tersebut, Dirjen Pajak meminta dukungan dari seluruh masyarakat khususnya warga NU untuk terus berpartisipasi membangun Indonesia melalui pajak.

Baca Juga: Nunggak Pajak Rp 104 Juta, Polisi di Bali Sita Lamborghini Milik WNA Rusia

“Kami dari Direktorat Jenderal Pajak hari ini bersilaturahmi, maksud dan tujuannya mengajak kita semua, khususnya masyarakat NU untuk terus berpartisipasi melaksanakan pembangunan nasional, menjaga Indonesia yang lebih baik melalui pembayaran pajak,” begitu pernyataan Suryo Utomo dalam keterangan tertulis. 

Ketua umum PBNU Gus Yahya mengatakan selalu mendukung DJP dalam mengumpulkan pajak yang digunakan untuk membangun negara.

"Keluarga NU bersama para ulamanya akan istiqomah senantiasa di pihak negara apa yang menjadi kepentingan negara," ujar Gus Yahya.   

Namun, Gus Yahya tetap meminta agar para aparatur negara yang sudah diberi amanah untuk mengelola negara selalu menjaga akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya.

“Kita menyeru pemerintah agar organ-organ dan aparaturnya bertindak akuntabel dalam menjalankan tugas negara. NU selalu siap sedia demi kepentingan negara termasuk melakukan pengawasan terhadap praktik-praktik tidak benar dari aparatur negara," ucapnya.