Penerimaan Pajak Kuat, APBN Februari 2023 Surplus Rp131,8 T

JAKARTA, KOMPAS.TV- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatat surplus sebesar Rp131,8 triliun per Februari 2023.

Surplus APBN itu setara dengan 0,63 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Ia menjelaskan, surplus APBN berasal dari realisasi pendapatan negara yang jauh lebih besar, yakni Rp419,6 triliun dibanding capaian belanja negara yang senilai Rp287,8 triliun.

“Surplus APBN pada akhir Februari 2023 adalah Rp131,8 triliun,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (14/3/2023), seperti dikutip dari Antara.

Ia mengatakan, surplus APBN membuat  kas negara akan tetap solid menjaga pemulihan dan momentum transformasi ekonomi.

Baca Juga: Kepala Bea Cukai Makassar Belum Dicopot Kemenkeu, Stafsus Sri Mulyani Ungkap Alasannya

Sri Mulyani merinci, pendapatan negara Februari 2023 tercatat tumbuh 38,7 persen dibanding periode sama tahun lalu (year-on-year/yoy). Yakni sebesar dari Rp419,6 triliun atau mencapai 17 persen dari target pendapatan 2023 sebesar Rp2.463 triliun.

Realisasi tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan yang tumbuh 30,1 persen (yoy) menjadi sebesar Rp333,2 triliun, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp86,4 triliun atau melonjak 86,6 persen (yoy).

Kuatnya pertumbuhan penerimaan perpajakan berasal dari realisasi penerimaan pajak yang melonjak 40,4 persen (yoy) menjadi Rp280 triliun, meski realisasi kepabeanan dan cukai menurun 6,1 persen (yoy) menjadi Rp53,3 triliun.

Sedangkan dari sisi negara, realisasi belanja negara berhasil tumbuh 1,8 persen (yoy). Dari sebesar Rp127,2 triliun menjadi senilai Rp287,8 triliun, atau setara dengan 9,4 persen dari alokasi belanja senilai Rp3.061,2 triliun.

Baca Juga: Cegah Penyelewengan, DJP Bakal Tutup Interaksi Petugas dengan Wajib Pajak

Adapun Belanja negara meliputi belanja pemerintah pusat yang tumbuh 6 persen (yoy) menjadi Rp182,6 triliun serta transfer ke daerah Rp105,2 triliun atau terkontraksi 4,8 persen (yoy).

Sri Mulyani menyampaikan, belanja pemerintah pusat terdiri dari realisasi belanja kementerian/lembaga (k/l) sebesar Rp76,4 triliun atau turun 2,8 persen (yoy) serta belanja non k/l Rp106,2 triliun atau meningkat 13,4 persen (yoy).