Kompas TV bisnis kebijakan

Lagi, Pemerintah akan Berutang Rp696,4 T pada Tahun Ini, Simak Perinciannya

Kompas.tv - 8 Februari 2023, 11:17 WIB
lagi-pemerintah-akan-berutang-rp696-4-t-pada-tahun-ini-simak-perinciannya
Ilustrasi utang pemerintah. Pada tahun 2023 ini, pemerintah berencana untuk berutang sebesar Rp696,4 triliun untuk membiayai defisit APBN. (Sumber: Kontan.co.id)
Penulis : Dina Karina | Editor : Gading Persada

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pada tahun 2023 ini, pemerintah berencana untuk berutang sebesar Rp696,4 triliun guna membiayai defisit APBN.

Dirjen Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suminto mengatakan, utang itu akan berasal dari penerbitan surat berharga negara (SBN) sebesar 90-95 persen. Kemudian 5-10 persen dipenuhi melalui pinjaman dalam negeri maupun luar negeri.

Hal itu disampaikan Suminto dalam rapat dengan Komisi XI DPR, Selasa (7/2/2023).

"Untuk kebutuhan pembiayaan utang itu sebesar Rp 696,4 triliun," kata Suminto seperti dikutip dari Kompas.com.

Suminto merinci, utang dari SBN akan terdiri dari SBN domestik non ritel sekitar 69-75 persen. Lalu 10-15 persen melalui SBN domestik ritel, dan 13- 16 persen melalui SBN valuta asing (valas) atau mata uang asing.

Baca Juga: Utang RI Capai Rp7.734 T, Sri Mulyani Yakin Indonesia Mampu Bayar: Pembangunan Tidak Nunggu Kaya

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun sudah punya strategi untu memitigasi risiko dari penerbitan SBN. Yakni dengan mengoptimalisasi penerbitan SBN domestik, sedangkan SBN valas sebagai pelengkap.

Pemerintah juga akan menerbitkan SBN dengan dominan tenor menengah-panjang guna menjaga dan mengelola risiko keuangan negara. Kemudian melakukan diversifikasi instrumen dan perluasan basis investor dalam negeri.

"Untuk penerbitan melalui lelang kami akan terus melaksanakan lelang secara transparan, kemudian non lelang kami akan terus mengoptimalisasikan penerbitan SBN ritel baik konvensional maupun syariah," ujar Suminto.

Selanjutnya, untuk komposisi pembiayaan utang yang berasal dari pinjaman, terdiri dari 4-6 persen dipenuhi melalui pinjaman program, lalu pinjaman proyek luar negeri sebesar Rp32,6 triliun dan pinjaman dalam negeri Rp3,5 triliun.

Agar bisa dikelola dengan baik, pemerintah akan memanfaatkan pinjaman murah. Kemenkeu juga mengoptimalisasi pinjaman tunai (program) sebagai buffer pembiayaan dalam kerangka fleksibilitas.

Baca Juga: Erick Thohir: Utang Garuda Turun 50 Persen Setelah Direstrukturisasi



Sumber : Kompas.com


BERITA LAINNYA



Close Ads x