Kompas TV bisnis ekonomi dan bisnis

Sri Mulyani Sebut Anggaran Kemiskinan Tidak Habis untuk Rapat, tapi Diberi Langsung ke Rakyat

Kompas.tv - 1 Februari 2023, 11:21 WIB
sri-mulyani-sebut-anggaran-kemiskinan-tidak-habis-untuk-rapat-tapi-diberi-langsung-ke-rakyat
Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan anggaran kemiskinan disalurkan langsung kepada mayarakat yang berhak. (Sumber: setkab.go.id)
Penulis : Dina Karina | Editor : Gading Persada

Baca Juga: Netizen Ngeluh Harga Tiket Kereta Sama Dengan Tiket Pesawat, Ini Saran KAI Biar Dapat Tiket Murah

"Itu memang kita minta untuk diturunkan, dan itu sudah kita coba untuk terus kita turunkan," tandasnya.

Diberitakan KOMPAS.TV sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengingatkan aparatur negara agar memanfaatkan dana seoptimal mungkin untuk kegiatan yang berdampak langsung dalam menurunkan angka kemiskinan.

Lantaran jumlah dananya sangat besar yakni Rp526 triliun untuk penanganan kemiskinan pemerintah pusat dan pemerintah daerah

"Jangan sampai anggaran yang besar tersedot di kegiatan yang tidak terkait langsung dengan menurunnya angka kemiskinan," kata Azwar  Anas dalam acara Launching Reformasi Birokrasi BPS Tahun 2023, Senin (30/1) lalu.

"Ini jangan sampai tidak efisien, ini tolong jangan salah kutip ya," tambahnya.

Baca Juga: Mendag Sebut Pedagang Bisa Kena Denda Kalau Jual MinyaKita Di Atas HET Rp14.000

Ada berbagai program yang dicanangkan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Salah satunya lewat program pencegahan stunting atau masalah perkembangan tinggi badan anak Indonesia.

Terkait program itu, ia mencontohkan agar pemerintah daerah harus menganggarkan dana untuk penyediaan protein harus lebih tinggi dibandingkan sosialisasi terkiat stunting dan gizi.


 

"Jangan sampai teman-teman di daerah programnya menangani stunting, tetapi sosialisasi stunting dan gizinya lebih tinggi dibandingkan pembelian protein untuk yang bayi dan ibu hamil," tutur Anas.

Mantan Bupati Banyuwangi itu melanjutkan, untuk mendapat kejelasan tentang suatu program pengentasan kemiskinan, pemerintah daerah tak harus sering ke Jakarta.  Hal itu bisa dilakukan secara virtual agar anggarannya lebih hemat.

 "Kalau mereka luar Jawa sangat jauh harus Jakarta perjalanan dinasnya akan terkuras, oleh karena itu berapa hari ini di KemenPAN-RB bisa dicontoh di belakang kami langsung buka ruang SDM," jelas Abdullah Azwar Anas.




Sumber : Kompas.com, Kompas TV


BERITA LAINNYA



Close Ads x