Kompas TV bisnis ekonomi dan bisnis

DPRD DKI Sebut Pemasukan dari Jalan Berbayar Elektronik atau ERP Bisa Capai Rp60 Miliar Per Hari

Kompas.tv - 17 Januari 2023, 08:17 WIB
dprd-dki-sebut-pemasukan-dari-jalan-berbayar-elektronik-atau-erp-bisa-capai-rp60-miliar-per-hari
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail mengatakan, pemasukan Pemprov DKI dari penerapan jalan berbayar elektronik (Electronic Road Pricing/ERP) bisa mencapai Rp30 miliar-Rp60 miliar per hari. (Sumber: Kompas.tv/Ant)
Penulis : Dina Karina | Editor : Desy Afrianti

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail mengatakan, pemasukan Pemprov DKI dari penerapan jalan berbayar elektronik (Electronic Road Pricing/ERP) bisa mencapai Rp30 miliar-Rp60 miliar per hari.

Menurutnya, satu kali perjalanan dari seluruh pengguna kendaraan yang melewati 25 ruas jalan ber-ERP per hari diperkirakan memberi pemasukan Rp30 miliar. Jumlah itu lalu dikalikan dua dengan arus pengendara kendaraan sebaliknya.

"Kami dapat informasi, tidak kurang per hari sekitar Rp30 miliar-Rp60 miliar dana yang masuk. Satu trip itu Rp30 miliar, berarti dua kali (perjalanan) sekitar Rp60 miliar," kata Ismail seperti dikutip dari Antara, Senin (16/1/2023). 

Berdasarkan usulan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE), tarif layanan ERP dipatok Rp5.000-Rp19.000 per kendaraan dengan rencana diterapkan di 25 ruas jalan di Jakarta pada pukul 05.00-22.00 WIB.

Baca Juga: Siap-siap, Sepeda Motor Juga Harus Bayar Saat Lewati Jalan yang Terapkan ERP di Jakarta

Ismail pun akan meminta penjelasan Dishub DKI soal dari mana dapat usulan tarif tersebut. Ismail menilai, jumlah pemasukan yang bakal menjadi pendapatan daerah DKI Jakarta itu tidaklah sedikit. Karena itu, penggunaan uang masuk itu harus ditangani dengan baik.


 

"Itu kan angka yang tidak sedikit ya, makanya harus dipastikan dengan angka tersebut, dengan potensi penerimaan sebesar itu, harus ditangani dan diterapkan dengan baik," ujar Ismail.

"Kami akan mempertanyakan dasarnya darimana angka tersebut, pasti harus ada hitung-hitungannya," ujarnya. 

Sementara itu, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menuturkan penerapan jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ ERP) masih menunggu pembahasan di DPRD DKI Jakarta, khususnya terkait penyusunan regulasi.

Baca Juga: Heru Budi Buka Suara soal Tarif ERP Jakarta, Segini Besaran yang Diusulkan



Sumber : Antara


BERITA LAINNYA



Close Ads x