Dirut MRT Jakarta Diganti Lagi, Ada Tantangan Soal Akuisisi PT KCI oleh MRT

JAKARTA, KOMPAS.TV- Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra DKI Jakarta Syarif mengatakan, ada proses seleksi atau asesmen ketat yang harus dilakui Tuhiyat sebelum menjadi direktur utama PT MRT Jakarta (Perseroda).

Seperti diketahui, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono melalui Badan Pembina Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) baru saja mengganti Direktur Utama PT MRT.

Heru memberhentikan Mohamad Aprindy dan menggantinya dengan Tuhiyat, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek.

"Itu kan penunjukkan, pengangkatan, enggak sembarangan. Ada proses seleksi, asesmen, yang cukup ketat ya. Karena itu keluarlah nama Tuhiyat itu,"  Syarif seperti dikutip dari Kompas.com, Rabu (26/10/2022).

Menurut Syarif, seorang Dirut MRT harus memiliki integritas, kapasitas, dan kecepatan berpikir lantaran ada tantangan besar bagi BUMD DKI tersebut.

Baca Juga: Artefak dan Cagar Budaya Temuan MRT Jakarta akan Dipamerkan di Museum, Sebagian Jadi Konstruksi MRT

Misalnya rencana akuisisi PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), anak perusahaan PT Kereta Api Indonesia (KAI).

"Itu (PT MRT) kan challenge-nya gede banget. Tadi menyebutkan misal, (rencana akuisisi) KCI, itu kan, harus dibutuhkan orang-orang cepat, action, enggak banyak di belakang meja," ujar Syarif.

"Salah satunya (alasan Tuhiyat dijadikan direktur berkaitan dengan rencana akuisisi PT KCI), iya. Tapi, enggak semua. Saya bisa mengatakan, itu (terpilihnya Tuhiyat berkaitan dengan rencana akuisisi) salah satunya," tambahnya.

Syarif juga mengatakan, Tuhiyat bukan orang baru di jajaran Pemprov DKI atau BUMD-nya.

Di lingkup PT MRT Jakarta, Tuhiyat pernah menjadi Direktur Keuangan dan Administrasi. Ia kemudian menjabat sebagai Direktur Utama PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ) pada 2020.

Baca Juga: Anggota Komisi II DPR Minta Heru Budi Hartono Jawab Tudingan Negatif tentang Dirinya

Sebagai informasi, MITJ merupakan perusahaan patungan antara PT MRT Jakarta dengan PT KAI. Kepemilikan saham masing-masing adalah 51 persen MRT Jakarta dan 49 persen KAI.

"Kami juga pernah mengenal nama itu sudah lama. (Tuhiyat) punya kompetensi dan kapasitas untuk memimpin MRT. Pengalamannya (Tuhiyat di MITJ) seperti itu kan," ucap Syarif.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BP BUMD Fitria Rahadiani mengatakan, penggantian dilakukan untuk kepentingan pembangunan MRT Jakarta yang merupakan hal yang strategis.

Dalam keterangan tertulisnya, ia menyebut ada tantangan besar terkait pendanaan bagi pembangunan jaringan angkutan umum perkotaan berbasis rel tersebut.

”Untuk itu diperlukan upaya yang semakin intensif untuk berkoordinasi dengan stakeholders terkait dalam rangka pemenuhan pendanaan khususnya pembiayaan fase 2 dan fase berikutnya dalam waktu dekat,” kata Fitria seperti dikutip dari Kompas.id, Kamis (27/10/2022).

Baca Juga: Pertanyakan Penggantian Dirut MRT Jakarta, Anggota DPRD DKI: Terkesan Aneh

Salah satu langkah yang dilakukan BP BUMD adalah melakukan penyegaran di jajaran direksi PT MRT Jakarta. Selain mengganti Dirutnya, BP BUMD juga merombak jajaran komisaris PT MRT Jakarta.

Di jajaran Dewan Komisaris PT MRT Jakarta (Perseroda), BP BUMD juga melakukan penyegaran. Dodik Wijanarko sebagai Komisaris Utama, Bambang Kristiyono sebagai Komisaris, dan William P Sabandar sebagai Komisaris.

Pengangkatan ketiganya dalam jajaran komisaris, menurut Fitria, diharapkan dapat memberikan arahan dan masukan kepada direksi dalam kaitannya dengan proses. pembangunan MRT Jakarta Fase 2 dan fase-fase berikutnya.

"Penggantian Direktur Utama, Komisaris Utama, dan anggota komisaris telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan, melalui Keputusan Para Pemegang Saham di luar RUPS yang ditandatangani pada tanggal 25 Oktober 2022,” ujar Fitria.

M Aprindy, baru tiga bulan menjabat posisi Dirut MRT Jakarta. Ia menggantikan William P. Sabandar pada 22 Juli 2022 lalu.

Sedangkan Tuhiyat, lanjut Fitria, memiliki pengalaman dalam bidang corporate financing. Ia diharapkan dapat memperkuat proses kooordinasi antara Pemprov DKI Jakarta, Kementerian Perhubungan, Bappenas, Kementerian Keuangan, serta para stakeholders PT MRT Jakarta dalam upaya pemenuhan pendanaan tersebut.