Luhut Tegur Kepala Daerah Se-Sumatera karena Inflasinya Tertinggi di Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.TV- Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegur kepala daerah di Pulau Sumatera, lantaran inflasi tertinggi banyak terjadi di wilayah tersebut. 

Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik, 5 kota dengan inflasi tertinggi dari 90 kota yang berada di Sumatera. Yakni Jambi sebesar 6,96 persen, Bungo 6,94 persen, Gunungsitoli 6,70 persen, Padang 6,51 persen, dan Pekanbaru 6,41 persen.

Hal itu disampaikan Luhut saat berbicara dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang disiarkan secara virtual, Selasa (30/8/2022).

"Tekanan inflasi hingga Juli mayoritas terjadi di Sumatera. Sumatera ini kalau ada para Pemda dari Sumatera, di tempat Anda yang paling banyak itu di Jambi, Bungo, Gunungsitoli, Kotabaru, Baubau, Bulungan, Padang dan seterusnya," kata Luhut. 

Baca Juga: BPS Sebut Inflasi 67 dari 90 Kota Lewati Batas, Penyebabnya Cabai Merah hingga Rokok Kretek

Luhut menambahkan, inflasi di Jambi disebabkan oleh inflasi cabai merah yang mencapai 2,02 persen, angkutan udara 0,60 persen, bahan bakar rumah tangga 0,48 persen dan bawang merah 0,4 persen. 

Sementara di Bungo inflasi disebabkan oleh cabai merah, bawang merah, dan bahan bakar rumah tangga.

Luhut lantas meminta kepala daerah di Sumatera agar mendorong warganya untuk menanam cabai di rumah. Karena sebenarnya cabai mudah ditanam dan dikonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari. Seperti diketahui, kuliner Sumatera memang khas dengan rasa pedasnya. 

Namun tingginya permintaan tak diimbangi dengan pasokan, sehingga 20 kota di Sumatera mengalami inflasi cabai merah tertinggi pada periode Januari-Juli 2022.

Baca Juga: Indonesia Ekspor 1 Ton Bumbu Rendang dan Kalio ke Norwegia

"Kenapa tidak didorong rakyat kita menanam itu saja sehingga kita melakukan preventive strike, jadi kita sudah melakukan serangan lebih dulu dengan menanam itu tadi," ujarnya. 

Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian juga meminta pemerintah daerah untuk ikut mengendalikan harga-harga di wilayahnya. Pasalnya, tingkat inflasi nasional juga disumbang oleh inflasi daerah. 

Pada Juli lalu, tingkat inflasi nasional mencapai 4,94 persen dibanding periode yang sama tahun 2021. Angka tersebut merupakan yang tertinggi sejak 2015.

"Rekan-rekan sekalian ini yang perlu sama-sama kita waspadai, jangan sampai terjadi inflasi yang tidak terkendali di negara kita dan inflasi ini angka nasional dikontribusi oleh kerja dari Pemda. Pada kesempatan ini kita perlu upaya bersama dalam menangani inflasi," tutur Tito.

Baca Juga: BSU Cair Lagi, untuk 16 Juta Pekerja dengan Gaji Maksimal Rp3,5 Juta

Tito juga mengimbau kepala daerah untuk mengikuti informasi situasi global saat ini, yang memberikan dampak ke perekonomian Indonesia. Menurutnya, kemungkinan ada pemda yang menganggap kondisi geoloitik global tidak berdampak pada Indonesia.

Padahal APBN lah yang bekerja keras meredam dampak perang Rusia-Ukraina, krisis pangan dan krisis energi.

"Pertanyaannya sampai kapan kita mampu melakukan subsidi ketika energi naik terus, pangan naik terus di tingkat dunia, yang kemudian kita harus mengorbankan program-program lain," ucap Tito. 

"Baik program strategis yang mungkin berdampak kepada program-program wajib standar pelayanan minimal tiap daerah. Bisa saja nanti DAU akan dikurangi, transfer ke daerah akan dikurangi, terasa," ujarnya.