Menilik Lagi Jenis Sembako yang Kena PPN dan Alasan di Balik Pemberlakuannya

Sementara itu, Dirjen Pajak Kemenkeu Suryo Utomo menjelaskan, pemerintah sudah beberapa kali mengubah kebijakan terkait penerimaan negara yang lain. Seperti Pajak Penghasilan (PPh) dan kepabeanan. Begitu juga dengan cukai yang objeknya dibatasi hanya minuman beralkohol, tembakau, dan plastik.

"Sedangkan PNBP dari royalti, kontribusinya dari sumber daya alam, dan dividen BUMN. Apakah itu cukup? Jadi itulah variabel yang kami pikirkan supaya kebijakan yang dikeluarkan memenuhi beberapa kriteria yang ditetapkan," kata Suryo pada Rabu (16/06/2021).

Ia mengakui, pemerintah butuh dana lebih besar untuk membiayai negara di masa pandemi Covid-19. Apalagi di tahun 2023, batas defisit APBN harus kembali pada angka 3 persen.

Pemungutan PPN pada sembako premium dan jasa pendidikan komersil juga bagian dari upaya pemerintah mereformasi sistem perpajakan. Lantaran berdasarkan penelitian, saat ini dunia memasuki era 'the death of income tax'.

Baca Juga: Pengusaha Tambang dan Sektor Keuangan yang Paling Diuntungkan Tax Amnesty Jilid II

Yaitu kondisi di mana orang akan semakin sulit dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) karena adanya sifat elusif dari uang akibat transformasi ekonomi digital. Di sisi lain, orang akan semakin mudah dipajaki lewat sisi konsumsi karena adanya integrasi single ID yang bisa dicapture dengan baik.

"Otomatis di sini kebijakan kita harus dilakukan perbaikan. Bagaimana mendesain kebijakan sehingga ada value yang ditambahkan dalam penerimaan negara. Bahwa yang kita buka adalah ruang yang selama ini bisa kita improve," ujar Suryo.

Ia menambahkan, Indonesia merupakan negara yang paling banyak memberikan fasilitas pengecualian tarif PPN, dibanding negara tetangga.

Baca Juga: Mesir Wajibkan Kreator Konten Berpenghasilan di Atas Rp454 Juta per Tahun Bayar Pajak

Pengecualian tariff PPN berlaku untuk barang pertanian, peternakan, perikanan, tambang, kebutuhan pokok, emas, uang, surat berharga, makanan/minuman di restoran, jasa pendidikan, jasa kesehatan, keuangan, dan sosial.

Lalu juga untuk asuransi, keagamaan, kesenian dan hiburan, angkutan umum, perhotelan, parkir, kawasan ekonomi khusus, dan strategis jasa tertentu.

"UU PPN saat ini enggak begitu berbeda dengan UU PPN di negara lain, yang berbeda adalah pengecualian yang ada. Hanya saja dalam sistem pajak saat ini UU PPN ada beberapa treatment, kemudian ada beberapa kelompok barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN," kata Suryo.