Indonesia Berpeluang Alihkan Seluruh Penggunaan Premium ke BBM yang Lebih Ramah Lingkungan

JAKARTA, KOMPAS.TV – Indonesia berpeluang mengalihkan seluruh penggunaan premium ke BBM yang lebih ramah lingkungan. Dampaknya, harga pertalite mesti berada di posisi terendah dan tidak bisa 100 persen mengikuti mekanisme pasar.

Hal tersebut dikemukakan oleh anggota Komisi VII DPR, Dyah Roro Esti terkait rencana pengurangan pasokan BBM jenis premium di Jawa dan Bali, dilansir dari Kompas.id. 

Rencana pengurangan pasokan BBM jenis premium diusulkan untuk diterapkan mulai 2022. Sebagai pengganti, pemerintah mengandalkan BBM jenis pertalite yang dinilai lebih ramah lingkungan.

Oleh sebab itu, Dyah menyarankan agar pemerintah perlu meninjau perkembangan harga pertalite setiap tiga bulan sekali dan menjamin ketersediaan stoknya.

Selain itu, menurutnya, mekanisme kompensasi harga pada BBM untuk kendaraan juga patut dirumuskan kembali.

"Misalnya dialihkan ke subsidi langsung ke kelompok masyarakat yang membutuhkan," jelas Dyah, Kamis (3/6/2021). 

Baca Juga: Pengurangan Pasokan Premium Harus Dibarengi Kompensasi Harga

Adapun Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional Djoko Siswanto mengatakan, upaya pengurangan penggunaan premium sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap Perjanjian Paris. Selain itu, pasokan premium di Indonesia juga bergantung pada impor.

Mengingat rata-rata penggunaan premium di Jawa, Madura, dan Bali mencapai sekitar 60 persen dari total konsumsi di Indonesia, pengurangan pasokan premium berdampak signifikan terhadap penurunan impor.

Berdasarkan data yang ada di laman PT Pertamina (Persero), kuota premium sepanjang 2020 mencapai 11 juta kiloliter. Total kuota untuk Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Bali mencapai 4,45 juta kiloliter.

Baca Juga: Tahun 2022, BBM Premium akan Semakin Langka di Jawa, Madura, Bali