Kompas TV bisnis ekonomi dan bisnis

Pengurangan Pasokan Premium Harus Dibarengi Kompensasi Harga

Jumat, 4 Juni 2021 | 13:05 WIB
pengurangan-pasokan-premium-harus-dibarengi-kompensasi-harga
ilustrasi SPBU Pertamina dengan harga BBM Pertalite, Premium, dan Solar. (Sumber: KOMPAS.COM)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Pengurangan penggunaan premium di wilayah Jawa dan Bali dengan tujuan menjaga lingkungan harus diserta kompensasi harga se-Indonesia. Hal tersebut dikemukakan oleh anggota Komisi VII DPR dari fraksi Partai Gerindra, Kardaya Warnika.

Ia menjelaskan,  angka oktan premium yang sebesar 88 (RON 88) lebih rendah dibandingkan dengan pertalite (RON 90) dan pertamax (RON 92).

”Kalau orientasinya pada lingkungan, pemerintah sebaiknya langsung mengarahkannya ke BBM jenis pertamax disertai dengan skema kompensasi harga se-Indonesia. Apabila premium hanya ada di kawasan tertentu, terjadi ketimpangan dari aspek ketersediaan BBM,” ujarnya, Kamis (3/6/2021), dilansir dari Kompas.id.

Sebelumnya, rencana pengurangan pasokan BBM jenis premium di Jawa dan Bali disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, Rabu (2/6/2021), di Jakarta.

Rencana tersebut diusulkan untuk diterapkan mulai 2022. Sebagai pengganti, pemerintah mengandalkan BBM jenis pertalite yang dinilai lebih ramah lingkungan.

Baca Juga: Tahun 2022, BBM Premium akan Semakin Langka di Jawa, Madura, Bali

Lebih lanjut, Kardaya menilai, kompensasi biaya tersebut penting untuk menjaga aspek keterjangkauan harga. Pasalnya, harga menjadi pertimbangan utama bagi masyarakat dalam memilih jenis BBM, sedangkan kualitas BBM kurang dipertimbangkan.

Oleh sebab itu, dia berpendapat, pemerintah perlu mengompensasi harga pertamax sehingga lebih murah dan dapat dijangkau masyarakat.

Sejalan dengan hal itu, Direktur Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Syafrudin berpendapat, pemerintah sebaiknya juga menghapus BBM dengan angka oktan rendah, seperti pertalite dan solar.

Dengan demikian, hanya terdapat empat jenis BBM yang ditawarkan kepada masyarakat di Indonesia, yakni pertamax, pertamax turbo, dexlite, dan pertadex.

Penulis : Fransisca Natalia | Editor : Iman Firdaus

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
22:40
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19