Ekonom Soal Program Work from Bali: Tidak Efektif dan Tidak Masuk Akal

JAKARTA, KOMPAS.TV- Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mencanangkan program Work from Bali untuk PNS. Namun, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai, program itu tidak efektif dan tidak masuk akal.

Menurut Enny, Kemenko  sebagai kementerian ekonomi harusnya berpikir matang dalam membuat kebijakan. Jangan malah berpikir dangkal dengan membuat kebijakan yang parsial dan bersifat ad hoc (sementara).

"Progtam Work from Bali akan meningkatkan biaya perjalanan dinas. Padahal sejak tahun lalu, semua kementerian dan lembaga sudah diminta memangkas anggaran hingga Rp1,8 triliun karena fiskal kita kan cekak, " kata Enny kepada KOMPAS TV, Senin (24/05/2021).

Menurut Enny, ekonomi Bali terpuruk karena pandemi Covid-19. Sehingga anggaran pemerintah harusnya dipakai untuk menangani Covid di Bali, agar kurva kasus Covid disana cepat melandai. Misalnya dengan percepatan vaksinasi di Bali.

Baca Juga: Bersaing dengan Bali, Yogya Siap Lakukan "Work from Yogyakarta"

Ia menilai, program Work from Bali tidak akan berdampak signifikan pada ekonomi Bali dan Nasional.

"Contohnya tahun lalu saat pemerintah menunjuk sejumlah daerah untuk menjadi lokasi perjalanan dinas PNS. Ekonomi daerah yang ditunjuk kan nggak naik. Yang ada malah klaster perkantoran yang naik. Itu harusnya jadi bahan evaluasi, " ujar Enny.

Enny mengakui, Bali memang penting dan harus ditolong. Tapi jangan menggunakan kebijakan yang hanya bersifat sementara. Pemerintah harus mempersiapkan Bali terbiasa dengan disiplin protokol kesehatan dan kurva kasus Covid yang melandai.

Sehingga dengan sendirinya program pariwisata Bali aman untuk turis akan efektif.

"Kalau Bali belum siap, PNS yang dipaksa kerja dari sana yang akan menjadi korban," tegas Enny.

Baca Juga: PNS Work from Bali Pakai Duit Negara, Boleh Bawa Keluarga Nggak Ya?

Rencananya, ada 8 kementerian yang diperintahkan untuk menugaskan PNS nya bekerja dari Bali.

Yaitu Kemenko Kemaritiman dan Investasi (Marves), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian ESDM, Kemenparekraf, Kemenhub, Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Investasi.

Dalam konferensi pers virtual Program Work from Bali, Sabtu (22/05/2921), Kepala Biro Komunikasi Kemenparekraf Vinsensius Jemadu mengatakan, kemungkinan hanya 25 persen PNS dari tiap kementerian tersebut yang diizinkan bekerja dari Bali.

Angka itu didapat dari pembagian jumlah PNS yang bekerja dari rumah (Work from Home) 50 persen, bekerja dari kantor (Work from Office) 25 persen, dan bekerja dari Bali (Work from Bali) 25 persen.

Baca Juga: Sandiaga: ASN Bekerja dari Bali Tepat Sasaran

Kuota 25 persen juga mengacu pada kajian nomadic tourism yang sudah dilaksanakan di beberapa negara. Seperti Australia, Jerman, Inggris, dan Prancis.

Program Work from Bali juga hanya berlaku untuk PNS dengan jabatan tertentu. Yaitu PNS yang bekerja pada jenis pekerjaan kesekretariatan.

Jika sudah terlaksana, para PNS tersebut akan ditempatkan di 16 hotel yang berada di kawasan resort Nusa Dua, yang dikelola BUMN Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).

Pemerintah juga telah menyiapkan anggaran untuk membiayai para PNS yang bekerja dari Bali. Mulai dari biaya hotel, transportasi, hingga makan sehari-hari.