Kompas TV bisnis ekonomi dan bisnis

Sisir Alokasi Belanja Negara, Luhut: Rp470 Triliun Dapat Dipakai Beli Produk Lokal

Kompas.tv - 20 Mei 2021, 20:28 WIB
sisir-alokasi-belanja-negara-luhut-rp470-triliun-dapat-dipakai-beli-produk-lokal
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (Sumber: Instagram @luhut.pandjaitan)
Penulis : Isnaya Helmi | Editor : Hariyanto Kurniawan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan negara dapat menggunakan Rp470 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membeli produk dalam negeri.

Luhut menuturkan APBN yang disiapkan setiap tahunnya mencapai Rp1.300 triliun yang digunakan untuk belanja barang dan modal.

Oleh sebab itu, dia mengaku telah meminta staf di Kemenko Marves untuk menyisir dari besaran anggaran tersebut untuk dibelanjakan produk-produk dalam negeri.

Baca Juga: Presiden Jokowi Ingin Momentum Kebangkitan Nasional Dorong Kebangkitan Pelaku UMKM

"Kalau lihat APBN, kira-kira belanja modal dan barang itu ada Rp1.300 triliun, saya minta staf saya sisirin mana yang bisa dibuat di dalam negeri," kata Luhut dalam Festival Joglosemar: Artisan of Java, Kamis (20/5/2021).

Dia kemudian mengatakan negara dapat menggunakan Rp470 triliun dari total APBN tersebut untuk investasi produk buatan anak bangsa.

"Angka sementara Rp470 triliun bisa dibuat untuk di dalam negeri," sambung Luhut. 

Jika tidak bisa sampai Rp470 triliun, Luhut mengaku stafnya dapat melakukan penyisiran paling rendah Rp300 triliun yang bisa dibelanjakan produk dalam negeri. 

Baca Juga: Luhut Tegur Kementerian Erick Thohir Soal Penggunaan Produk Asing

"Ini akan menciptakan jutaan lapangan kerja dan teknologi anak-anak bangsa," tegas dia. 

Dalam kesempatan itu, Luhut mengaku telah melapor ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit ke setiap kementerian/lembaga (k/l).

Langkah ini bertujuan untuk mengetahui jumlah produk dalam negeri yang dibeli dengan anggaran pemerintah.

"Perlu diaudit BPKP setiap KL (kementerian/lembaga), berapa banyak yang menggunakan produk dalam negerinya," jelas dia.  

Baca Juga: Presiden Jokowi: Literasi Digital adalah Kerja Besar, Pemerintah Tidak Bisa Sendirian



Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA



Close Ads x