Bukan Jakarta, Persentase Penduduk Miskin Terendah Ada di Bali

JAKARTA, KOMPAS.TV- Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan, persentase jumlah penduduk miskin hingga September 2020, paling tinggi berada di Provinsi Papua yakni 26,8%.

Sedangkan Provinsi Bali, menjadi wilayah dengan persentase orang miskin yang paling rendah, yaitu 4,45%.

Berikut adalah 10 provinsi dengan persentase jumlah penduduk miskin terendah:

Baca Juga: Dampak Pandemi, Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Meningkat

1. Bali 4,45%
2. DKI Jakarta 4,69%
3. Kalimantan Selatan 4,83%
4. Kepulauan Bangka Belitung 4,89%
5. Kalimantan Tengah 5,26%
6. Kepulauan Riau 6,13%
7. Sumatera Barat 6,56%
8. Banten 6,63%
9. Kalimantan Timur 6,64%
10. Maluku Utara 6,97%
11. Riau 7,04%.

Namun, ada juga provinsi yang mencatatkan persentase jumlah penduduk miskin tertinggi. Berikut 10 provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi:

1. Papua 26,8%
2. Papua Barat 21,7%
3. Nusa Tenggara Timur 21,21%
4. Maluku 17,99%
5. Gorontalo 15,59%
6. Aceh 15,43%
7. Bengkulu 15,30%
8. Nusa Tenggara Barat 14,23%
9. Sulawesi Tengah 13,06%
10. Sumatera Selatan 12,56%

Baca Juga: Survei BPS: Masyarakat Kota Kurang Suka Alat KB Dibandingkan Pedesaan

BPS: Jumlah Penduduk Miskin Naik karena... 

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,55 juta orang. Atau 10,19% dari jumlah penduduk Indonesia. Data itu didapat hingga September 2020.

"Jumlah penduduk miskin Indonesia bertambah 2,76 juta orang bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu (September 2019)," kata Suhariyanto dalam konferensi pers virtual, Senin (15/02/2021).

Dengan data tersebut, tren penurunan angka kemiskinan yang terjadi hingga tahun 2019 pun terhenti. Lantaran pandemi Covid-19 yang menghantam perekonomian masyarakat sejak Maret 2020.

Baca Juga: BPS Rilis Data Penduduk Indonesia Kebanyakan Pria, Begini Komentar Lucu Netizen

Pada periode itu, persentase penduduk miskin naik menjadi 9,78% dari jumlah penduduk, atau naik 0,37 poin persentase (pp) dari Maret 2019. Dampak ekonomi dari pandemi paling besar dirasakan  masyarakat lapisan bawah yang tinggal di perkotaan.

"Di sana bisa terlihat penduduk miskin perkotaan karena pandemi naik 1,32% sementara pedesaan alami kenaikan, tapi hanya separuhnya yakni 0,60%" terang Suhariyanto.

Tapi, lanjutnya, kalau dilihat komposisi jumlah penduduk miskin desa dan kota, di pedesaan masih jauh lebih tinggi dari kota dan itu perlu dapat perhatian.

Baca Juga: Hary Tanoe: Donald Trump Operator Hotel dan Lapangan Golf

Pemerintah: Angka Kemiskinan Berhasil Ditahan

Di sisi lain, pemerintah mengklaim berhasil menahan angka kemiskinan di level 10,19% pada September 2020.
Yaitu lewat perlindungan sosial menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

"Tanpa perlindungan sosial, Bank Dunia memperkirakan angka kemiskinan bisa mencapai 11,8%. Artinya, program PEN sepanjang 2020 diperkirakan mampu menyelamatkan lebih dari 5 juta orang menjadi miskin baru," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu, dalam siaran persnya, Senin (15/02/2021).

Sejak pandemi melanda tahun lalu, pemerintah memang sudah menggelontorkan uang ratusan triliun rupiah untuk sejumlah program perlindungan sosial. Program itu tak hanya menyasar kelompok warga miskin dan rentan, tapi juga kelas menengah.

Baca Juga: Ekonom: Bansos dan Vaksinasi Lebih Efektif Pulihkan Ekonomi Dibanding Bebas PPnBM

Seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako, Bantuan Sembako Jabodetabek, Bantuan Sembako Tunai, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Bantuan Beras PKH, Bantuan Tunai Penerima Kartu Sembako, Subsidi Gaji/Upah, dan Kartu Pra Kerja.

Ada juga pemberian diskon Listrik, Subsidi Kuota Internet untuk mendukung Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), Bantuan Subsidi Upah (BSU) BPJS Ketenagakerjaan dan tenaga pendidik honorer.

Realisasi program-program tersebut sepanjang 2020, mencapai Rp 220,39 triliun. Lebih tinggi dari alokasi awal sebesar Rp 203,9 triliun.