Kebijakan Bebas Masker di Luar Ruangan 'Terlalu Cepat' Dikhawatirkan 'Picu Gelombang Baru Covid-19'

"Demikian juga bagi masyarakat yang mengalami gejala batuk dan pilek maka tetap harus menggunakan masker ketika melakukan aktivitas," lanjut Jokowi dalam pernyataan yang disiarkan akun Sekretariat Presiden RI di YouTube.

Kebijakan bebas masker di luar ruangan, bersama dengan dikecualikannya kewajiban tes PCR antigen bagi pelaku perjalanan - jika sudah melakukan vaksin dosis ketiga - diklaim Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebagai "langkah awal transisi dari pandemi menjadi endemi".

"Yang nanti kalau kita lihat ke depannya kondisi penularan kasus Covid-19 makin lama makin terkendali, yang masuk rumah sakit makin lama makin sedikit, kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan dirinya sendiri itu juga semakin tinggi, kita bisa melakukan langkah relaksasi lainnya yang secara bertahap akan membuat hidup kita kembali normal," ujar Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers Selasa (17/05) malam, beberapa jam setelah pengumuman Presiden Jokowi.

Lebih jauh, Budi menjelaskan alasan pemerintah melonggarkan kebijakan pemakaian masker dan secara bertahap melakukan program-program transisi menuju endemi antara lain Indonesia "tidak mengalami kasus yang tinggi" dan "imunitas masyarakat terhadap varian baru sudah relatif cukup baik".

Survei yang dilakukan Kementerian Kesehatan menunjukkan proporsi penduduk yang mempunyai antibodi SARS COV-2 di Jawa dan Bali mencapai 99%, lebih tinggi dari survei serupa yang dilakukan pada Desember silam, dengan angka 93%.

"Ini disebabkan kombinasi karena adanya percepatan dari vaksinasi, tapi juga karena memang penularan Omicron yang jauh lebih tinggi dari Delta - 20% di atas Delta - sehingga banyak juga masyarakat kita yang tertular, sehingga memiliki antibodi yang berasal dari infeksi," jelas Budi.

Ia menambahkan, tak hanya jumlah populasi masyarakat yang memiliki antibodi lebih banyak, tapi mereka juga memiliki kadar antibodi lebih tinggi.

"Jadi kalau bulan Desember rata-rata kadar antibodinya dalam ratusan, [sekitar] 500 - 600, tapi begitu di bulan Maret kita ukur untuk grup yang sama, kadar antibodinya naik ke ribuan, mungkin 7.000 - 8.000."

"Ini membuktikan masyarakat kita selain antibodinya tumbuh banyak tapi juga kadar antibodinya naik lebih tinggi," kata dia.

Baca juga:

• Antibodi terhadap virus corona 'dapat bertahan setidaknya enam bulan'
• Winter, llama yang dapat menjadi kunci mencari obat untuk penyembuhan Covid-19

Menurut Budi, ini karena banyak masyarakat yang sudah divaksinasi kemudian terkena Omicron. Di sisi lain, lanjutnya, hasil riset di seluruh dunia membuktikan kombinasi, ditambah infeksi, membentuk apa yang di kalangan sains sebut sebagai superimmunity.

"Jadi kadar kekebalannya tinggi dan bisa bertahan lama. Jadi orang-orang yang sudah pernah divaksin dan terkena [Covid-19], selain itu melindungi bersangkutan masuk rumah sakti, itu juga membangun superimmunity," jelas Budi.

Merujuk pada parameter-parameter ini, Budi mengungkapkan, pemerintah Indonesia melihat bahwa masyarakat indonesia sudah memiliki daya tahan terhadap varian baru yang sekarang sedang beredar di seluruh dunia dengan cukup baik.

Selain itu, secara ilmiah dan praktis sudah dibuktikan dengan kasus yang menurun untuk varian yang sama dibanding negara-negara lain yang kasusnya lebih tinggi.

"Sehingga dengan demikian, kita bisa bertahan mulai melakukan langkah-langkah transisi awal dari pandemi ke endemi," kata Budi.

'Jangankan booster, dosis kedua saja masih jadi PR besar'

Namun epidemiolog dari Universitas Griffith di Australia, Dicky Budiman, menyebut kebijakan ini "terlalu cepat". Sebab, tak semua daerah memiliki imunitas yang sama.

"Bali punya modal yang cukup, dengan modal booster yang jauh lebih baik dari rata-rata nasional. Juga Jakarta. Tapi kalau bicara level nasional, belum lah, kita masih punya PR. Selain di beberapa daerah, di luar daerah khususnya, jangankan cakupan booster, dosis kedua saja masih jadi PR besar," jelas Dicky.

Lebih jauh Dicky melanjutkan, negara-negara lain membebaskan warganya dari kewajiban masker di luar ruangan setelah cakupan booster - vaksin dosis ketiga - lebih dari 50%.

"Setidaknya yang harus dirujuk itu sebetulnya bukan dua dosis, tapi booster pada populasi umum harusnya 50% ke atas dan [populasi] yang rawan, seperti lansia, minimal 80%," ujar Dicky.

Baca juga:

• Vaksin booster: kenapa ahli kesehatan khawatir akan mengacaukan target vaksinasi lansia?
• Rencana vaksin booster berbayar, 'gratis saja tidak mau, apalagi bayar'
• Vaksin booster untuk nakes tidak sampai 1% dari target 1,4 juta: 'Kami bertanya-tanya kenapa lambat sekali?'

Kombinasi cakupan vaksinasi, perilaku sehat masyarakat dan kondisi udara, kata dia, akan membuat "pelonggaran masker menjadi kecil risiko".

Merujuk data Kementerian Kesehatan per 18 Maret 2022, capaian vaksin ketiga masyarakat umum dan rentan baru mencapai 21,35%, sementara capaian dosis ketiga untuk populasi lansia, baru mencapai 19,99%.

Pakar epidemiologi dari Universitas Sriwijaya, Najmah Usman, mengakui bahwa cakupan vaksinasi ketiga sebesar 20%, merujuk kalkulasi epidemiologis - dianggap "terlalu dini" untuk melonggarkan pemakaian masker.

Namun menurutnya, faktor-faktor lain tak bisa diabaikan.

"Menurut saya, dari sisi epidemiologi, kita sudah mencapai tahap imunitas berkelompok, sehingga risiko kematian dan kesakitan berkurang karena adanya imunitas, baik imunitas yang diperoleh dari vaksin Covid-19, maupun alamiah - sembuh dari Covid-19, baik yang bergejala ringan maupun bergejala berat," kata dia.

Oleh sebab itu, Najma menyebut bahwa kebijakan pelonggaran masker ini berarti "penanganan Covid-19 sudah berhasil" dan kini kita mengalami masa post-pandemic (paskapandemi).

"Membuka masker berarti juga segala aktivitas online, baik kerja dan sekolah, sebentar lagi akan kembali luring atau tatap muka," kata dia.

Namun, lanjut Najma, yang menjadi catatan adalah kelompok risiko tinggi - seperti orang-orang dengan comorbid dan kelompok rentan - disarankan untuk tetap menggunakan masker baik di dalam dan luar ruangan untuk menghindari penularan.

"Karena kita enggak tahu ya virus ini terus bermutasi sehingga diharapkan tetap jaga masker di daerah crowded atau yang agak ramai untuk melindungi diri sendiri, terutama lansia dan orang dengan comorbid, yang bisa meningkatkan risiko kematian jika tertular Covid-19," ujar Najmah.

Waspadai lonjakan kasus

Meski mendukung kebijakan pemerintah, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zubairi Djoerban, mewanti-wanti pemerintah untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 pasca-Idulfitri, yang baru akan terlihat dua bulan setelah hari Idulfitri.

"Tolong jangan lupa, kita Indonesia belum lama ini ada mudik yang [berjumlah] lebih dari 77 juta, jadi meski risiko penularan sedikit, kalau kali 70-80 juta tentu angkanya akan bermakna, walaupun itu bisa dikoreksi dengan vaksinasi," kata Zubairi.

Betapapun, Menteri Kesehatan Budi Sadikin memastikan bahwa situasi Covid-19 di Indonesia "masih terkendali".

Baca juga:

• Lonjakan Covid-19 di Indonesia diprediksi sampai awal Juli, daerah lain bisa menyusul Kudus
• Lonjakan Covid-19 Indonesia: 'Tak ada pilihan lain selain rem darurat', kata peneliti
• Ketika Lebaran kalahkan ketakutan akan Covid-19: 'Kalau sudah terjangkit saya pasrah saja' kata warga yang ikut berdesakan belanja Lebaran

"Sampai sekarang kita belum melihat adanya kenaikan kasus. Kalau ditanya apakah akan ada atau tidak, feeling saya ada, karena mobilitas naik lebih tinggi."

"Tetapi selama di bawah threshold positivity rate 5% dan kita juga monitor tiap minggu reproduction rate-nya yang sekarang sudah 1 atau di bawah 1, harusnya ini masih terkendali."

Merujuk pada pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kata Budi, biasanya indikasi kenaikan terjadi 27 - 34 hari sesudah hari raya.

"Kalau hari raya-nya 2 Mei, ya kita lihat di akhir bulan ini deh. Insya Allah tidak ada kenaikan yang signifikan," cetusnya.

Indonesia mengikuti jejak beberapa negara lain yang telah membuat kebijakan tak lagi mewajibkan masker pada kegiatan luar ruangan, seperti Italia, Singapura, Amerika Serikat, Jerman, dan Inggris.

--

Laporan tambahan oleh Albert Chaniago, wartawan di Padang, Sumatera Barat.