Kompas TV nasional sosial

Jokowi Revisi Perpres Kartu Prakerja, Peserta Wajib Kembalikan Uang Bantuan, Ini Penjelasannya

Jumat, 10 Juli 2020 | 15:07 WIB
jokowi-revisi-perpres-kartu-prakerja-peserta-wajib-kembalikan-uang-bantuan-ini-penjelasannya
Ilustrasi: Kartu Prakerja. (Sumber: Prakerja.go.id)

JAKARTA, KOMPAS TV - Presiden Joko Widodo atau Jokowi baru saja menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2020.

Perpres tersebut merupakan revisi dari Perpres Nomor 36 Tahun 2020 mengenai Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

Dalam aturan baru tersebut, pada Pasal 31C diatur ketentuan baru bagi peserta Kartu Prakerja yang tidak sesuai syarat, namun telah menerima uang bantuan untuk biaya pelatihan.

Baca Juga: Program Kartu Prakerja Dilaporkan ke Ombudsman

Peserta yang tidak memenuhi syarat dan telah menerima bantuan biaya pelatihan diwajibkan untuk mengembalikan insentif tersebut.

"Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dan telah menerima bantuan biaya pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib mengembalikan bantuan biaya pelatihan dan atau insentif tersebut kepada negara," demikian aturan yang tertulis seperti dikutip dari Kompas.com, Jumat (10/7/2020).

Menurut aturan tersebut, peserta wajib mengembalikan uang biaya pelatihan dalam jangka waktu 60 hari. Apabila tidak dikembalikan, manajemen pelaksana akan menggugat ganti rugi.

Baca Juga: Ketua KPK: Belum Ada Keuangan Negara yang Hilang dari Program Kartu Prakerja

Untuk diketahui, program Kartu Prakerja ditujukan kepada para pencari kerja atau pekerja/buruh yang terkena PHK, pekerja/buruh yang dirumahkan, dan pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.

Pencari kerja tersebut harus memenuhi persyararatan yakni memiliki kewarganegaraan Indonesia, berusia minimal 18 tahun, dan tidak sedang mengkuti pendidikan formal.

Dalam program ini, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp20 triliun. Diharapkan, anggaran sebesar itu bisa menyasar 5,6 juta peserta.

Baca Juga: Evaluasi Penerapan Kartu Prakerja

Setiap peserta Kartu Prakerja mendapatkan dana insentif sebesar Rp 3,55 juta. Rinciannya, sebesar Rp 1 juta untuk biaya pelatihan, Rp 2,4 juta insentif selama 4 bulan, dan Rp 150.000 sebagai insentif setelah mengisi survei terkait pelatihan yang dijalani

Lebih lanjut dijelaskan, Kartu Prakerja tidak bisa diberikan kepada pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, Polri, kepala desa serta perangkatnya, dan direksi, komisaris serta dewan pengawas BUMN atau BUMD.

Adapun jika penerima Kartu Prakerja melakukan pemalsuan identitas atau data pribadi, Manajemen Pelaksana bisa melakukan tuntutan pidana.

Baca Juga: Kartu Prakerja, Sarat Kritik dan Tak Efektif

"Dalam hal penerima Kartu Prakerja dengan sengaja melakukan pemalsuan identitas dan/atau data pribadi, Manajemen Pelaksana mengajukan tuntutan pidana yang dapat digabungkan dengan tuntutan ganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan," tulis pasal 31D beleid tersebut.

Editor : Tito Dirhantoro




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
06:10
DIRJEN KESEHATAN KEMENKES MALAYSIA MENCATAT ADA 260 KASUS BARU COVID-19 HINGGA KAMIS, 1 OKTOBER 2020   SATGAS PENANGANAN COVID-19 GANDENG PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA UNTUK PERKUAT SOSIALISASI PROTOKOL KESEHATAN    KEMENSOS BERI BANTUAN BAHAN BANGUNAN RUMAH SENILAI RP 466 JUTA KEPADA 87 KELUARGA KORBAN PUTING BELIUNG DI SUMUT    PRESIDEN JOKOWI INGIN LABUAN BAJO BETUL-BETUL MENJADI KAWASAN PREMIUM   PRESIDEN JOKOWI MINTA PELAKU USAHA KECIL TIDAK MENYERAH DAN TETAP SEMANGAT MESKI PANDEMI COVID-19   PT ANGKASA PURA I PASTIKAN SELURUH BANDARA TERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19   KEMENHAN BANGUN UNIVERSITAS PERTAHANAN DI PERBATASAN INDONESIA-TIMOR LESTE   WAGUB DKI SEBUT RUMAH PASIEN COVID-19 YANG JALANI ISOLASI MANDIRI HARUS DIBERI TANDA AGAR PETUGAS DAN MASYARAKAT TAHU   PEMPROV DKI MENCATAT LEBIH DARI 26.660 ORANG MELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN HINGGA 30 SEPTEMBER 2020   DINKES KOTA BEKASI SEBUT 79,18 PERSEN DARI 932 TEMPAT TIDUR ISOLASI DI RS RUJUKAN COVID-19 SUDAH TERISI   BAWASLU JAWA TENGAH MEMBUTUHKAN 44.077 PENGAWAS TPS PADA PILKADA 2020   WALI KOTA TANGSEL INGATKAN WARGA JAKARTA YANG BERKUNJUNG KE WILAYAHNYA PATUHI PROTOKOL KESEHATAN   GUBERNUR JATENG USULKAN PESERTA PILKADA 2020 BERKAMPANYE LEWAT MEDIA SOSIAL CEGAH PENULARAN COVID-19   BAWASLU SEBUT METODE KAMPANYE TATAP MUKA MASIH MENJADI ANDALAN BAGI PARA PASLON PESERTA PILKADA 2020