HARIAN KOMPAS KOMPAS.COM KOMPASIANA.COM TRIBUNNEWS.COM KONTAN.CO.ID BOLASPORT.COM GRID.ID GRIDOTO.COM GRAMEDIA.COM KGMEDIA.ID
Kompas TV kolom catatan jurnalis

Kartu Prakerja, Sarat Kritik dan Tak Efektif

Senin, 22 Juni 2020 | 14:59 WIB
kartu-prakerja-sarat-kritik-dan-tak-efektif
Ilustrasi Program Kartu Pra Kerja (Sumber: Tangkap layar prakerja.go.id)

Oleh: Mustakim, Jurnalis Kompas Tv 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan ada sejumlah masalah dalam program Kartu Prakerja. Pemerintah diminta menunda, mengevaluasi dan memperbaiki program yang baru berjalan beberapa bulan ini.

Kartu Prakerja merupakan program yang disodorkan Presiden Joko Widodo dalam kampanye pemilu presiden 2019 lalu. Awalnya, program ini dimaksudkan untuk membantu orang-orang yang belum bekerja, bukan pekerja yang terdampak virus corona. Namun skenario berubah. Indonesia ikut terpapar virus corona. Pandemi menghantam banyak sektor, termasuk ekonomi. Banyak perusahaan yang merumahkan atau melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karena dampak corona. Akibatnya banyak pekerja kehilangan pekerjaan. Kondisi ini memaksa pemerintah turun tangan. Kartu Prakerja pun menjadi pilihan.

11 April lalu program Kartu Prakerja diluncurkan. Namun, program yang diniatkan untuk menyokong dan menolong orang-orang yang kesusahan karena kehilangan pekerjaan akibat pandemi ini terus menjadi sorotan. Tak hanya dikritik publik, KPK menilai program ini sarat konflik kepentingan dan rawan diselewengkan.

Sarat Konflik Kepentingan

KPK menyatakan ada sejumlah persoalan pada program Kartu Prakerja. Hal itu disampaikan setelah lembaga pimpinan Firli Bahuri melakukan kajian program yang banyak menyedot perhatian publik ini. KPK menyoroti empat hal terkait program ini. Pertama, soal pendaftaran. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan ada 1,7 juta pekerja terdampak (whitelist). Namun, hanya sebagian kecil dari ‘whitelist’ tersebut yang mendaftar secara daring, yakni hanya 143.000 orang. Padahal ada 9,4 juta orang yang mendaftar selama tiga gelombang.

Penggunaan anggaran sebesar Rp 30,8 miliar untuk fitur recognition guna pengenalan peserta juga dinilai tidak efisien. Kemitraan dengan platform digital dinilai rentan penyelewengan karena dilakukan tanpa melalui mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Tak hanya itu. KPK juga menemukan terdapat konflik kepentingan pada lima platform digital dengan lembaga penyedia pelatihan.

Editor : Zaki Amrullah

1
2
3



BERITA LAINNYA

Close Ads x
NEWSTICKER
18:38
PEMAIN SAYAP LEROY SANE BERGABUNG KE BAYERN MUENCHEN DENGAN KONTRAK HINGGA JUNI 2025    JUMLAH KASUS KORONA DI DUNIA: 10.889.434 POSITIF, 5.771.673 SEMBUH, 521.669 MENINGGAL DUNIA    JUMLAH KASUS KORONA DI AS: 2.739.879 POSITIF, 781.970 SEMBUH, 128.740 MENINGGAL DUNIA   ANGKA KASUS POSITIF DAN KEMATIAN KARENA KORONA DI AS TERTINGGI DI DUNIA    WNI YANG TERKENA KORONA DI LUAR NEGERI BERJUMLAH 1.119 ORANG: 747 SEMBUH, 77 MENINGGAL DUNIA, 295 DALAM PERAWATAN   HINGGA 3 JULI 2020, JUMLAH KASUS KORONA DI KALIMANTAN BARAT: 336 POSITIF, 277 SEMBUH, 4 MENINGGAL DUNIA   GUBERNUR KALBAR SUTARMIDJI GUNAKAN STRATEGI "RAPID TEST" SEBANYAK MUNGKIN UNTUK TEKAN PENULARAN KORONA   PEMERINTAH: DANA BANTUAN YANG MASUK UNTUK PENANGANAN KORONA SEBESAR RP 235 MILIAR   PEMERINTAH: ADA 1 PROVINSI DAN 8 KABUPATEN/KOTA YANG TERAPKAN PSBB   PEMERINTAH: ADA 34 PROVINSI DAN 453 KABUPATEN/KOTA YANG TERDAMPAK KORONA   HINGGA 3 JULI 2020, JUMLAH KASUS KORONA DI INDONESIA: 60.695 POSITIF, 27.568 SEMBUH, 3.036 MENINGGAL DUNIA   HINGGA 3 JULI 2020, PEMERINTAH: JUMLAH SPESIMEN KORONA YANG DIPERIKSA MENCAPAI 871.436 SPESIMEN   PEMERINTAH: PEMERIKSAAN SPESIMEN KORONA DENGAN METODE PCR SUDAH BISA DILAKUKAN DI 144 LAB   HINGGA 3 JULI 2020, PEMERINTAH: JUMLAH ODP KORONA 38.767 ORANG DAN JUMLAH PDP KORONA 13.609 ORANG