Kompas TV kolom catatan jurnalis

Kartu Prakerja, Sarat Kritik dan Tak Efektif

Senin, 22 Juni 2020 | 14:59 WIB
kartu-prakerja-sarat-kritik-dan-tak-efektif
Ilustrasi Program Kartu Pra Kerja (Sumber: Tangkap layar prakerja.go.id)

Oleh: Mustakim, Jurnalis Kompas Tv 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan ada sejumlah masalah dalam program Kartu Prakerja. Pemerintah diminta menunda, mengevaluasi dan memperbaiki program yang baru berjalan beberapa bulan ini.

Kartu Prakerja merupakan program yang disodorkan Presiden Joko Widodo dalam kampanye pemilu presiden 2019 lalu. Awalnya, program ini dimaksudkan untuk membantu orang-orang yang belum bekerja, bukan pekerja yang terdampak virus corona. Namun skenario berubah. Indonesia ikut terpapar virus corona. Pandemi menghantam banyak sektor, termasuk ekonomi. Banyak perusahaan yang merumahkan atau melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karena dampak corona. Akibatnya banyak pekerja kehilangan pekerjaan. Kondisi ini memaksa pemerintah turun tangan. Kartu Prakerja pun menjadi pilihan.

11 April lalu program Kartu Prakerja diluncurkan. Namun, program yang diniatkan untuk menyokong dan menolong orang-orang yang kesusahan karena kehilangan pekerjaan akibat pandemi ini terus menjadi sorotan. Tak hanya dikritik publik, KPK menilai program ini sarat konflik kepentingan dan rawan diselewengkan.

Sarat Konflik Kepentingan

KPK menyatakan ada sejumlah persoalan pada program Kartu Prakerja. Hal itu disampaikan setelah lembaga pimpinan Firli Bahuri melakukan kajian program yang banyak menyedot perhatian publik ini. KPK menyoroti empat hal terkait program ini. Pertama, soal pendaftaran. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan ada 1,7 juta pekerja terdampak (whitelist). Namun, hanya sebagian kecil dari ‘whitelist’ tersebut yang mendaftar secara daring, yakni hanya 143.000 orang. Padahal ada 9,4 juta orang yang mendaftar selama tiga gelombang.

Penggunaan anggaran sebesar Rp 30,8 miliar untuk fitur recognition guna pengenalan peserta juga dinilai tidak efisien. Kemitraan dengan platform digital dinilai rentan penyelewengan karena dilakukan tanpa melalui mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Tak hanya itu. KPK juga menemukan terdapat konflik kepentingan pada lima platform digital dengan lembaga penyedia pelatihan.

Editor : Zaki Amrullah

1
2
3



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
05:41
WNI POSITIF KORONA DI LUAR NEGERI BERJUMLAH 1.689 ORANG: 1.220 SEMBUH, 153 MENINGGAL DUNIA, 316 DALAM PERAWATAN    MENLU RETNO MARSUDI TEKANKAN POLITIK LUAR NEGERI BEBAS AKTIF DI DEPAN MENLU AS MIKE POMPEO    BAKAMLA TANGKAP 2 KAPAL IKAN VIETNAM DI LAUT NATUNA    KUOTA WISATAWAN GUNUNG BROMO, JAWA TIMUR, PENUH HINGGA AKHIR OKTOBER 2020    JALUR PENDAKIAN GUNUNG SUMBING VIA BUTUH KALIANGKRIK, MAGELANG, TETAP BUKA PADA LIBUR PANJANG AKHIR OKTOBER 2020    BNPB SEBUT PENGUNGSI AKIBAT BANJIR DI CILACAP, JATENG, BERTAMBAH MENJADI 613 JIWA    BPBD CIANJUR, JABAR, INGATKAN PENGGUNA JALAN DI SEPANJANG JALUR PUNCAK SOAL POTENSI POHON TUMBANG SERTA LONGSOR    TERHITUNG 26-29 OKTOBER 2020, 168.653 KENDARAAN LINTASI TOL CIKOPO-PALIMANAN (CIPALI)    TAK BERMASKER, PULUHAN WISATAWAN DI PUNCAK CIANJUR TERKENA OPERASI YUSTISI    PEMPROV JABAR SIAPKAN 54 TITIK PEMERIKSAAN TES CEPAT KORONA BAGI WISATAWAN SECARA ACAK GUNA CEGAH PENYEBARAN KORONA    PEMPROV JAWA BARAT SIAPKAN 26.700 TES CEPAT KORONA BAGI WISATAWAN YANG BERWISATA DI JABAR DALAM PEKAN INI    PREDIKSI PUNCAK ARUS BALIK PADA 1 NOVEMBER 2020, MENHUB MINTA PEMUDIK PULANG LEBIH AWAL    BKN SEBUT PESERTA CPNS 2019 YANG DINYATAKAN TIDAK LULUS DAPAT AJUKAN SANGGAHAN KE PORTAL SSCN    TERSANGKA PENYUAP MANTAN SEKRETARIS MA NURHADI, HIENDRA SOENJOTO, DITAHAN KPK SELAMA 20 HARI KE DEPAN