Evaluasi Penerapan Kartu Prakerja

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah akan melanjutkan program kartu prakerja namun dengan beberapa perbaikan terutama di tata kelola program.

Beberapa poin yang akan diperbaiki adalah perluasan sasaran peserta, tertuama bagi para wirausaha.

Kedua pendaftaran akan melibatkan kementerian lembaga lain dan bisa dilakukan bukan hanya lewat daring. 

Sehingga mereka yang punya keterbatasan infrastruktur jaringan internet bisa terbantu.

Pelaksanaan program ini hanya selama amsa pandemi Covid-19. 

Terakhir, revisi aturan juga akan menyertakan sanksi berupa tuntutan pidana bagi pihak yang memalsukan identitas dan data diri agar bisa ikut program ini.

Sementara itu, KPK dalam kajiannya menilai program Kartu Prakerja yang pendaftarannya telah dibuka sejak 11 April lalu memiliki sejumlah masalah.

Salah satunya menurut KPK bahwa metode pelaksanaan program pelatihan secara daring berpotensi fiktif dan merugikan negara.

"Metode pelaksanaan program secara daring berpotensi fiktif dan tidak efektif dan merugikan keuangan negara karena metode pelatihannya hanya satu arah," kata Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK.

KPK dalam bagian lain kajiannya juga menilai kerja sama dengan 8 platform digital tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah sebelum disorot KPK.

Program Kartu Prakerja juga pernah menuai kontroversi saat publik menyoroti penunjukan Ruangguru jadi satu dari 8 mitra penyelenggara pelatihan online kartu Prakerja.