Kompas TV nasional berita kompas tv

Ini Dia Perbedaan Fasilitas Kelas-kelas BPJS Kesehatan yang Akan Dihapus

Senin, 15 Juni 2020 | 17:49 WIB
ini-dia-perbedaan-fasilitas-kelas-kelas-bpjs-kesehatan-yang-akan-dihapus
Ilustrasi BPJS Kesehatan (Sumber: (Kompas.com/Retia Kartika Dewi))

KOMPAS.TV – Pemerintah akan menghapus kelas-kelas dalam BPJS Kesehatan. Jadi tak akan ada lagi pengkategorian seperti saat ini, yaitu kelas I, kelas II, dan kelas III.

Kementerian Kesehatan berencana menerapkan standar pelayanan rumah sakit yang sama untuk semua peserta BPJS Kesehatan

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan pemerintah akan menerapkan kelas standar pelayanan rumah sakit untuk peserta BPJS Kesehatan di kuartal II 2020.

Penerapan kelas standar tersebut sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Baca Juga: Iuran BPJS Dinilai Masih Murah, Kemenkeu: Harusnya Kelas I Rp286.000, Kelas II Rp184.000

Di dalam pasal 23 ayat (4) beleid tersebut dijelaskan, dalam hal peserta membutuhkan rawat inap rumah sakit, maka kelas pelayanan di rumah sakit diberikan berdasarkan kelas standar.

"Nanti Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) yang akan menjelaskan soal kelas standar. Harapannya pada akhir kuartal II (2020) ini sudah bisa diwujudkan," kata Terawan seperti dikutip dari Kompas.com (14/6/2020).

Editor : Idham Saputra

1
2
3
4



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
20:28
STAF KHUSUS KETUA DEWAN PENGARAH BPIP ROMO BENNY SUSETYO MINTA MASYARAKAT LAPOR JIKA TEMUKAN GERAKAN KOMUNISME    PEMKOT DENPASAR, BALI, KESULITAN CARI HOTEL TEMPAT KARANTINA PASIEN COVID-19   SATPOL PP BANDUNG, JAWA BARAT, KUMPULKAN DENDA RP 47 JUTA DARI PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN    WAKIL BUPATI KUBU RAYA, KALBAR, SUJIWO, UMUMKAN DIRINYA TERINFEKSI COVID-19   SOAL IZIN UMRAH, KEMENAG SEBUT PIHAKNYA MASIH MENUNGGU DAN BERKOORDINASI DENGAN PIHAK PERWAKILAN DI KJRI JEDDAH    DITJEN KEMENAG: BELUM ADA KEPASTIAN TERKAIT IZIN KEBERANGKATAN JEMAAH UMRAH INDONESIA   WAGUB DKI SEBUT MOBILITAS WARGA TURUN SELAMA PENERAPAN PSBB   WAGUB DKI SEBUT RUMAH PASIEN COVID-19 YANG JALANI ISOLASI MANDIRI HARUS DIBERI TANDA AGAR PETUGAS DAN MASYARAKAT TAHU   GUBERNUR BANTEN WAHIDIN HALIM MENILAI PEMBERIAN SANKSI SOSIAL BAGI PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN TIDAK EFEKTIF   PEMKAB TASIKMALAYA, JAWA BARAT, UNGKAP 86 ORANG TERKONFIRMASI COVID-19 DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN   BUPATI CIREBON IMRON ROSYADI TERBITKAN SURAT EDARAN PENIADAAN TRADISI MAULUDAN AKIBAT PANDEMI COVID-19   KOORDINATOR OPERASIONAL RSD WISMA ATLET: PERSENTASE KESEMBUHAN PASIEN COVID-19 MENINGKAT DARI 71 MENJADI 75 PERSEN   PEMKOT SERANG, BANTEN, SIAPKAN 5 RUMAH SAKIT RUJUKAN COVID-19 SETELAH KASUS POSITIF KORONA MENINGKAT   LIPI: PILKADA SAAT PANDEMI BUKANLAH SIKAP BIJAK DARI PEMERINTAHAN DEMOKRATIS YANG TERBENTUK ATAS KEHENDAK RAKYAT