Kompas TV nasional berita kompas tv

Ini Alasan Pemerintah Tidak Alokasi Anggaran Ibu Kota Baru di APBN 2021

Jumat, 15 Mei 2020 | 11:38 WIB
ini-alasan-pemerintah-tidak-alokasi-anggaran-ibu-kota-baru-di-apbn-2021
Desain pusat ibu kota baru sebagaimana dirancang Kementerian PUPR. (Sumber: dok. BBC Indonesia/Kompas.com)

JAKARTA, KOMPASTV – Pemerintah memastikan telah merelokasi anggaran untuk mendukung penanganan wabah virus corona. Termasuk menekan anggaran pembangunan Ibu Kota baru.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan saat ini Kementerian PUPR telah merelokasi anggaran pembangunan infrastruktur jalan Ibu Kota baru untuk penanganan wabah Covid-19.

Secara keseluruhan, anggaran Kementerian PUPR tahun ini telah dipangkas sebesar Rp 44,58 triliun dan mengalokasikannya untuk membantu menangani pandemi Covid-19.

Baca Juga: Polemik Ahok di Ibu Kota Baru: Dibela Istana Hingga Posisi Komut Dipertanyakan

Sri juga menjelaskan untuk RAPBN 2021 pemerintah tidak mencadangkan anggaran untuk pembangunan. Hal ini lantaran Indonesia masih melakukan pemulihan perekonomian yang terpukul oleh wabah virus corona.

Ia juga telah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo agar tahun depan fokus pada pemulihan dampak Covid-19. Meski begitu perencanaan ibu kota negara (IKN) masih tetap berjalan.

"Kalau perencanaan ya silakan saja perencanaan, namun pengeluaran belanja IKN itu enggak ada dan di 2021 tidak dicadangkan untuk itu. Fokus kita pemulihan," ujar Sri Mulyani di acara Rosi KompasTV bertajuk Menyelamatkan Ekonomi dari Dampak Pandemi, Kamis (14/5/2020) malam.

Penulis : Johannes Mangihot

1
2



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
11:46
KPK PERIKSA STAF KHUSUS MENTERI KP PUTRI CATUR TERKAIT KASUS DUGAAN SUAP YANG MELIBATKAN EDHY PRABOWO   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN KLAIM JEPANG TERTARIK DALAM DANA ABADI INDONESIA   BUPATI CIREBON IMRON ROSYADI POSITIF COVID-19 DAN TELAH MENJALANI ISOLASI MANDIRI DI RUMAH   MENRISTEK/BRIN BAMBANG BRODJONEGORO RESMIKAN TIM NASIONAL PENGEMBANGAN VAKSIN COVID-19 MERAH PUTIH HARI INI   KETUA KOMISI X DPR SYAIFUL HUDA MINTA KEMDIKBUD MENINJAU KEMBALI KEBIJAKAN SEKOLAH TATAP MUKA PADA JANUARI 2021   JARINGAN PEMANTAU PENDIDIKAN INDONESIA MINTA PEMDA TAK BERI IZIN SEKOLAH TATAP MUKA DI WILAYAH ZONA MERAH   JAWA BARAT MENJADI PROVINSI YANG MENCATATKAN ANGKA KETERISIAN TEMPAT TIDUR PASIEN COVID-19 TERTINGGI   SATGAS COVID-19: KETERISIAN TEMPAT TIDUR RUANG ISOLASI & ICU UNTUK PASIEN KORONA MENCAPAI LEBIH DARI 50 PERSEN   SATGAS COVID-19: TINGKAT KEPATUHAN MASYARAKAT MENERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN TERUS MENURUN PADA NOVEMBER 2020   SATGAS COVID-19 IMBAU MASYARAKAT PILIH CALON KEPALA DAERAH YANG PATUHI PROTOKOL KESEHATAN SELAMA KAMPANYE   SITI ZUHRO SEBUT PELAKSANAAN PILKADA DI MASA PANDEMI AKAN MENAMBAH POTENSI PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PASLON   PENGAMAT POLITIK LIPI SITI ZUHRO INGATKAN BAWASLU PERKUAT PENGAWASAN TERHADAP PELANGGARAN MENJELANG PILKADA 2020    KASUS COVID-19 MENINGKAT, PENDATANG KE SOLO WAJIB KARANTINA DI BENTENG VASTENBURG MULAI 15 DESEMBER 2020   IMBAS BANDUNG ZONA MERAH, PEMKOT BATASI JAM OPERASIONAL MAL, RESTO, DAN KAFE MAKSIMAL PUKUL 20.00 WIB