Kompas TV nasional berita kompas tv

Ini Alasan Pemerintah Tidak Alokasi Anggaran Ibu Kota Baru di APBN 2021

Jumat, 15 Mei 2020 | 11:38 WIB
ini-alasan-pemerintah-tidak-alokasi-anggaran-ibu-kota-baru-di-apbn-2021
Desain pusat ibu kota baru sebagaimana dirancang Kementerian PUPR. (Sumber: dok. BBC Indonesia/Kompas.com)

JAKARTA, KOMPASTV – Pemerintah memastikan telah merelokasi anggaran untuk mendukung penanganan wabah virus corona. Termasuk menekan anggaran pembangunan Ibu Kota baru.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan saat ini Kementerian PUPR telah merelokasi anggaran pembangunan infrastruktur jalan Ibu Kota baru untuk penanganan wabah Covid-19.

Secara keseluruhan, anggaran Kementerian PUPR tahun ini telah dipangkas sebesar Rp 44,58 triliun dan mengalokasikannya untuk membantu menangani pandemi Covid-19.

Baca Juga: Polemik Ahok di Ibu Kota Baru: Dibela Istana Hingga Posisi Komut Dipertanyakan

Sri juga menjelaskan untuk RAPBN 2021 pemerintah tidak mencadangkan anggaran untuk pembangunan. Hal ini lantaran Indonesia masih melakukan pemulihan perekonomian yang terpukul oleh wabah virus corona.

Ia juga telah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo agar tahun depan fokus pada pemulihan dampak Covid-19. Meski begitu perencanaan ibu kota negara (IKN) masih tetap berjalan.

"Kalau perencanaan ya silakan saja perencanaan, namun pengeluaran belanja IKN itu enggak ada dan di 2021 tidak dicadangkan untuk itu. Fokus kita pemulihan," ujar Sri Mulyani di acara Rosi KompasTV bertajuk Menyelamatkan Ekonomi dari Dampak Pandemi, Kamis (14/5/2020) malam.

Editor : Johannes Mangihot

1
2



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
03:24
PRESIDEN PERANCIS EMMANUEL MACRON RESMI JADI TUAN RUMAH KONFERENSI VIRTUAL BANTUAN UNTUK LEDAKAN DI BEIRUT, LEBANON   DIRLANTAS POLDA METRO JAYA: PELANGGAR GANJIL-GENAP DI DKI JAKARTA DITILANG MULAI SENIN, 10 AGUSTUS 2020   KORBAN DARI TERSANGKA KASUS "FETISH" KAIN JARIK INGIN PEMERINTAH SEGERA MELAKUKAN PEMBAHASAN & PENGESAHAN RUU PKS   SEKJEN PDI-P HASTO KRISTIYANTO: PILKADA 2020 AKAN JADI STIMULUS PENGGERAK DI TENGAH LESUNYA PEREKONOMIAN   INDIKATOR POLITIK INDONESIA MINTA PENYELENGGARA PEMILU AWASI CALON PETAHANA SOAL PEMBERIAN BANSOS SELAMA PANDEMI   KEMDIKBUD MEMINTA SEKOLAH TERAPKAN KURIKULUM YANG SAMA BAGI SISWA BELAJAR DI RUMAH DAN DI SEKOLAH   FSGI: KEBIJAKAN PEMERINTAH IZINKAN SEKOLAH TATAP MUKA DI WILAYAH ZONA KUNING BERPOTENSI JADI KLASTER BARU KORONA   SATGAS COVID-19 JAWA TIMUR AKAN TUNGGU WILAYAH MENJADI ZONA HIJAU SEBELUM MEMBUKA SEKOLAH TATAP MUKA   KEPALA SATGAS COVID-19 DONI MONARDO BERHARAP PIHAK TERKAIT PILIH ORANG YANG TEPAT UNTUK EDUKASI & SOSIALISASI MASKER   KEPALA SATGAS COVID-19 DONI MONARDO SEBUT ANGKA KESADARAN MENGGUNAKAN MASKER DI INDONESIA MASIH RENDAH   KABUPATEN KULON PROGO, YOGYAKARTA MENCATAT KASUS KEMATIAN PERTAMA AKIBAT KORONA   PENGADILAN NEGERI SURABAYA TUTUP PELAYANAN SELAMA DUA PEKAN SETELAH TUJUH ASN POSITIF KORONA   GUBERNUR SUMSEL: SEMUA PASIEN KONTAK ERAT & KASUS SUSPEK AKAN MENJALANI ISOLASI MANDIRI DI RUMAH MASING-MASING   GUBERNUR SUMSEL: MULAI 31 AGUSTUS 2020, WISMA ATLET JAKABARING PALEMBANG TAK LAGI RAWAT PASIEN KORONA