Diguncang Protes Besar, PM Israel Benjamin Netanyahu Tunda Perombakan Lembaga Yudisial

YERUSALEM, KOMPAS.TV - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menunda rencana perombakan lembaga peradilan yang kontroversial, Senin (27/3/2023). Penundaan ini menyusul terjadinya protes besar yang dilakukan puluhan ribu warga Israel. 

Pengumuman itu tampaknya menenangkan ketegangan yang telah memicu kerusuhan selama tiga bulan terakhir. Namun keputusan ini belum cukup untuk mengatasi masalah dasar yang mempolarisasi warga. 

Dalam pidato prime-time-nya, Netanyahu, yang sebelumnya menolak seruan untuk menunda undang-undang tersebut, mengambil nada yang lebih damai daripada pidatonya baru-baru ini. Dia mengakui perpecahan yang dalam di negara itu dan mengatakan dia akan melakukan jeda untuk mencegah keretakan yang semakin dalam.

“Ketika ada kesempatan untuk menghindari perang saudara melalui dialog, saya, sebagai perdana menteri, mengambil waktu untuk berdialog,” katanya seperti dikutip dari The Associated Press. 

Baca Juga: Netanyahu Tiba-tiba Pecat Menteri Pertahanan, Puluhan Ribu Warga Israel Protes

Dia berjanji untuk mencapai "konsensus luas" selama sesi musim panas di parlemen, yang dimulai pada 30 April mendatang.

Dia berbicara setelah puluhan ribu orang Israel berdemonstrasi di luar parlemen, dan serikat buruh terbesar di negara itu melancarkan pemogokan nasional dalam eskalasi dramatis dalam gerakan protes massal terhadap rencana perombakan lembaga peradilan.

Netanyahu mempresentasikan rencana perombakan pada bulan Januari hanya beberapa hari setelah membentuk pemerintahan mereka.

Proposal itu telah menjerumuskan Israel ke dalam krisis domestik terburuk dalam beberapa dekade. Para pemimpin bisnis, ekonom, dan mantan kepala keamanan semuanya menentang rencana tersebut, dengan mengatakan bahwa hal itu mendorong negara menuju otokrasi. 

Pilot pesawat tempur dan cadangan militer telah mengancam untuk tidak melapor untuk bertugas, dan mata uang negara, syikal, telah anjlok nilainya.

Rencana perombakan peradilan akan memberi Netanyahu dan sekutunya keputusan akhir dalam menunjuk hakim negara. Padahal Netanyahu sendiri tengah terlibat skandal korupsi. Perumbakan peradilan juga akan memberi kekuasaan kepada parlemen, yang dikendalikan oleh sekutunya, wewenang untuk membatalkan keputusan Mahkamah Agung dan membatasi kemampuan pengadilan untuk meninjau undang-undang.

Netanyahu berpendapat bahwa perombakan diperlukan untuk mengendalikan pengadilan yang liberal dan terlalu intervensionis dari hakim yang tidak dipilih. Tetapi lawan-lawannya mengatakan kebijakan itu akan merusak sistem check and balance negara dengan memusatkan kekuasaan di tangan sekutu Netanyahu. Mereka juga mengatakan bahwa dia memiliki konflik kepentingan sebagai terdakwa pidana korupsi.

Baca Juga: Netanyahu Panen Musuh dengan RUU Reformasi Peradilan, Mahkamah Agung Israel Diminta Bertindak

Puluhan ribu orang kemudian melakukan protes massa menentang rencana tersebut. Demonstrasi meningkat pada Minggu malam setelah Netanyahu tiba-tiba memecat Menteri Pertahanan Yoav Gallant, yang telah mendesak perdana menteri untuk menunda rencananya, dengan alasan kekhawatiran tentang kerusakan pada militer Israel.

Pemecatan Menteri Pertahanan memicu ledakan kemarahan secara spontan, dengan puluhan ribu orang turun ke jalan hanya dalam waktu satu jam.

“Ini adalah kesempatan terakhir untuk menghentikan langkah menuju kediktatoran ini,” kata Matityahu Sperber, 68, yang bergabung dengan arus orang yang menuju ke protes di luar Knesset, gedung parlemen Israel. "Saya di sini untuk pertarungan sampai akhir," ujarnya,

Kekacauan menutup sebagian besar negara dan mengancam akan melumpuhkan perekonomian. Penerbangan keberangkatan dari bandara internasional utama dihentikan, membuat puluhan ribu wisatawan terlantar.