Utang Pemerintah Tembus Rp7.754,98 Triliun di Januari 2023, Segini Kenaikannya

JAKARTA, KOMPAS.TV- Kementerian Keuangan mencatat, sampai dengan akhir Januari 2023, posisi utang Pemerintah berada di angka Rp7.754,98 triliun. 

Jumlah itu naik dibandingkan dengan akhir Desember 2022, di mana posisi utang Pemerintah berada di angka Rp7.733,99 triliun. 

Dengan begitu, rasio utang pemerintah pada Januari 2023 adalah sebesar 38,56 persen terhadap PDB. 

"Rasio ini menurun jika dibandingkan dengan akhir tahun 2022 yang mencapai 39,57 persen dan masih jauh di bawah batas Undang-undang sebesar 60 persen PDB," tulis Kemenkeu dikutip dari buku APBN KiTA Edisi Februari 2023, Senin (27/2/2023). 

Baca Juga: Pemerintah Sudah Berutang Rp95,6 T di Bulan Pertama 2023

Kemenkeu menyatakan, selama Desember 2022 ke Januari 2023, ada penguatan (apresiasi) nilai rupiah terhadap berbagai mata uang asing (USD, EUR, JPY). 

Hal itu turut berkontribusi menurunkan posisi utang pemerintah dalam valuta asing. 

"Pemerintah senantiasa melakukan pengelolaan utang secara hati-hati dengan risiko yang terkendali melalui komposisi yang optimal, baik. terkait mata uang, suku bunga, maupun jatuh tempo," kata Kemenkeu. 

Berdasarkan mata uang, utang pemerintah berdenominasi rupiah mendominasi dengan proporsi 71,45 persen. Selanjutnya, komposisi utang pemerintah mayoritas berupa instrumen SBN yang mencapai 88,90 persen.

"SBN memiliki fungsi strategis bagi sistem keuangan, terutama karena sifatnya yang aman (bebas risiko)," ujar Kemenkeu. 

Baca Juga: Pengendara Ngeluh Ban Mobilnya Penyok Karena Lubang di Tol Cikampek, Ini Respons Jasa Marga

SBN jadi pilihan pemerintah, karena dijamin undang-undang dan dapat menjadi pilihan terbaik di tengah tekanan pasar keuangan dan ketidakpastian ekonomi. 

Kedua, SBN merupakan instrumen yang cukup likuid karena seri SBN tradable dapat dengan mudah diperjualbelikan di pasar sekunder tanpa mempengaruhi harganya secara berarti. 

Selain itu, SBN juga menjadi salah satu instrumen yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas moneter. 

"Kepemilikan SBN domestik tradable didominasi oleh perbankan, diikuti oleh Bank Indonesia, lembaga asuransi dan dana pensiun, serta investor asing (dalam porsi yang kecil)," ucap Kemenkeu.