Kompas TV bisnis ekonomi dan bisnis

Pemerintah Sudah Berutang Rp95,6 T di Bulan Pertama 2023

Kompas.tv - 22 Februari 2023, 14:15 WIB
pemerintah-sudah-berutang-rp95-6-t-di-bulan-pertama-2023
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, sepanjang Januari 2023, pemerintah sudah berutang Rp95,6 triliun atau setara dengan 13,7% target pembiayaan utang 2023. (Sumber: Tangkapan Layar YouTube Kementerian Keuangan)
Penulis : Dina Karina | Editor : Iman Firdaus

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sepanjang Januari 2023, pemerintah sudah berutang Rp95,6 triliun atau setara dengan 13,7 persen target pembiayaan utang 2023.

Rinciannya, utang pemerintah di Januari 2023 terdiri dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp 99,4 triliun dan pinjaman neto sebesar Rp 3,7 triliun.

"Secara keseluruhan pembiayaan utang kita di Rp 95,6 triliun atau 13,7 persen dari target," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual, Rabu (22/2/2023).

Ia menyampaikan, hal yang dilakukan pemerintah itu sudah sesuai strategi pembiayaan pada 2023. Meski dilakukan di awal tahun, pembiayaan utang itu juga sudah mempertimbangkan kondisi pasar yang kondusif dan memperhatikan posisi kas pemerintah.

Diberitakan Kompas TV sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimistis, pemerintah akan mampu membayar utang. Sebagai informasi, total utang Indonesia per Desember 2022 adalah sebesar  Rp 7.734 triliun, atau setara 39,57 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Baca Juga: Bengkak! Utang Kereta Cepat Jakarta Bandung Bertambah Rp8,5 Triliun

"Dalam tiga tahun terakhir keuangan negara bekerja keras, termasuk penggunaan instrumen utang yang akan kita bayar kembali (utang). Indonesia mampu membayar kembali (utang)," kata Sri Mulyani dalam kegiatan Ground Breaking Ceremony Pembangunan Kampus 3 UIN Maulana Malik Ibrahim di Desa Tlekung, Kota Batu, Jawa Timur,  Minggu (22/1/2023).

Ia menjelaskan, pemerintah berutang untuk membiayai pembangunan yang harus dilakukan, agar rakyat Indonesia menjadi makmur.

"Pembangunan harus diselenggarakan, tidak boleh ditunda, tidak ada pembangunan menunggu sampai negaranya kaya, karena tidak akan kaya kalau tidak ada pembangunan, jadi ini seperti telur dan ayam," ujar Sri Mulyani.


Kemenkeu mencatat, sampai dengan akhir Desember 2022, posisi utang Pemerintah berada di angka Rp7.733,99 triliun. Dengan jumlah itu, maka kini rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 39,57 persen.

Mengutip Buku "APBN KiTA" dari  Kementerian Keuangan Edisi Januari 2023, terdapat peningkatan dalam jumlah nominal dan rasio utang jika dibandingkan dengan bulan November 2022.



Sumber :

BERITA LAINNYA



Close Ads x