Kepuasan Kinerja Jokowi Meningkat, Demokrat: Jangan Berpuas Diri, Masih Banyak yang Perlu Diperbaiki

JAKARTA, KOMPAS TV - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat Renanda Bachtar meminta pemerintah tak berpuas diri dan terus memperbaiki kinerja. 

Hal ini menanggapi hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan apresiasi publik terhadap kinerja pemerintah meningkat di empat bidang jelang paruh akhir masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin.

Baca Juga: Survei Litbang Kompas: Kepuasan Publik terhadap Stabilitas Politik dan Keamanan Naik

"Bukan berarti pemerintah sudah bisa berpuas diri, masih banyak kinerja yang perlu diperbaiki," kata Renanda kepada wartawan, Selasa (21/2/2023). 

Ia menyebut, sektor penegakan hukum harus menjadi konsentrasi pemerintah dalam meningkatkan kinerjanya. 

"Pertama, indeks persepsi korupsi yang anjlok ke angka 34, sama persis dengan 8 tahun lalu, ketika Jokowi baru mulai memimpin Indonesia. Padahal SBY dalam 10 tahun pemerintahannya, bisa meningkatkannya secara drastis dari angka 20 ke 34. 14 basis poin. Hampir dua kali lipat," ujarnya.

Selain itu, munculnya kasus-kasus besar yang melibatkan petinggi atau pejabat di bidang hukum, seperti kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J yang melibatkan mantan Kadiv Propam Ferdy Sambo. 

"Bagaimana bisa seorang ajudan dibunuh oleh pimpinannya yang seorang jenderal, dan segala daya upaya dilakukan untuk menutupi kasus ini. Ada ketakutan besar dan kegeraman yang meluas dari rakyat melihat kasus seperti ini bisa terjadi." 

"Memang ada apresiasi atas upaya Pemerintah untuk memastikan kasus ini bisa diproses. Tapi, bagi publik, ini lebih kepada fenomena gunung es. Bisa jadi banyak kasus lain yang tak terungkap karena tak ada pejabat pemerintah yang mengawalnya seperti di kasus Sambo yang dilakukan Menkopolhukham," ujarnya. 

Menurut dia, untuk bisa memperbaikinya, perlu komitmen kuat dari pimpinan tertinggi. Tak bisa lepas tangan, melainkan benar-benar mencermati dengan sungguh-sungguh. 

"Bagaimanapun, kinerja jajaran di bawahnya di bidang hukum, tak bisa dilepaskan dari keseriusan dan kesungguhan atasannya. Masih ada waktu dua tahun, masih ada waktu untuk memperbaiki, selama komitmen tingkat atas benar-benar dijaga dan dijalankan sampai di tingkat terbawah," ujarnya. 

Sebelumnya, peningkatan tertinggi apresiasi publik tampak di dalam kinerja pemerintah di bidang politik dan keamanan. 

Setidaknya 79,2 persen dari 1.020 responden mengaku puas dengan kinerja pemerintah di bidang tersebut.

Kemudian, apresiasi publik yang tinggi juga tampak di dalam kerja pemerintah di bidang kesejahteraan sosial. Sebanyak 77,3 persen responden mengaku puas dengan kinerja pemerintah di bidang ini.

Baca Juga: Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi di 4 Bidang Meningkat, Ini Temuan Survei Litbang Kompas

Sementara itu, nilai persentase kepuasan publik hampir sama di dalam kinerja pemerintah di bidang penegakan hukum dan perekonomian. 

Di bidang penegakan hukum, sebanyak 55,1 persen responden mengaku puas. Sementara itu, di bidang perekonomian ada 53,5 persen responden yang mengaku puas.