Anggaran Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bengkak Lagi, Ekonom: Tidak "Fair" Jika Pakai APBN

JAKARTA, KOMPAS.TV – Anggaran proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung membengkak hingga mencapai total akhir Rp112, 5 triliun. Hal ini pun menjadi pembahasan dari berbagai pihak.

Direktur Center Of Economic And Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira Adhinegara turut mengkritik langkah yang diambil pemerintah, terutama soal penggunaan APBN yang dinilainya tidak bijak.

“Dalam rangka mengatasi bengkaknya anggaran kereta cepat Jakarta-Bandung, pemerintah tidak boleh melibatkan langsung APBN. Karena harus diingat bahwa proyek ini adalah B2B, jadi pelibatan APBN ini merupakan preseden buruk,” ungkapnya, Jumat (17/2/2023).

Menurutnya, pemerintah seharusnya dapat bertindak lebih kritis dan melihat urgensi untuk melakukan re-negosiasi dengan kreditur dan kontraktor.

Terutama kontraktor asing, karena mereka yang membantu uji kelayakan dan menawarkan paket, sehingga jika ada pembengkakan biaya sebaiknya jangan langsung ditanggung APBN yang adalah dari pajak masyarakat.

Baca Juga: Luhut Tak Permasalahkan Perpanjangan Konsesi Kereta Cepat: Mau 50 atau 80 Tahun Bedanya Apa?

Melihat, KCJB tidak akan berfungsi bagi masyarakat merata. Dengan kata lain, tidak semua menikmati kereta cepat, umumnya kelas menengah atas yang nantinya menikmati.

“Oleh karena itu, tidak tepat untuk terus menyuntikkan dana kepada proyek yang bermasalah. Selesaikanlah dengan negosiasi dan serahkanlah pembengkakan biaya itu kepada kreditur,” tutur Bhima dikutip dari laporan tim jurnalis Kompas TV. 

Sepakat dengan Bhima, Direktur Eksekutif Institute For Development Of Economics And Finance Tauhid Ahmad, melihat celah dalam proyek kereta cepat tersebut.

“Untuk proyek yang berjarak pendek Jakarta-Bandung membutuhkan anggaran yang sangat besar. Di atas Rp100 T itu jadi hal yang merugikan secara finansial dan ini harus dicermati dan diawasi oleh banyak pihak agar transparan, akuntabel,” ungkapnya.

Baca Juga: Biaya Kereta Cepat Bengkak Jadi Rp112 T, Butuh Tambahan Duit Negara kalau Mau Selesai 2023

Menurutnya, ada sejumlah pihak yang berusaha untuk memonopoli proyek ini. Sehingga, pemerintah perlu bertindak lebih berani dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

“Banyak yang bisa dilakukan, mulai dari renegosiasi dengan kreditur dan kontraktor asing hingga peninjauan anggaran yang lebih komprehensif,” tutur Tauhid.

Dengan demikian, lanjutnya, ke depan proyek kereta cepat dapat berfungsi dengan baik serta tidak ada uang rakyat yang hangus dan sia-sia.

Baca Juga: Biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung Bengkak, Komisi VI DPR RI Pertanyakan Kredibilitas China