Pemerintah Baru Israel Berikrar Kembangkan Wisata di Tepi Barat

TEL AVIV, KOMPAS.TV - Pemerintah Israel yang baru dibentuk berikrar akan mengembangkan pariwisata di kawasan Tepi Barat. Menteri Pariwisata Israel Haim Katz menyebut kawasan yang diduduki itu sebagai "Toskana kecil kami."

Pernyataan itu dilontarkan Katz usai Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menekankan bahwa pembangunan permukiman di Tepi Barat akan menjadi prioritas pemerintahannya. Kabinet Netanyahu sendiri diketahui memuat tokoh-tokoh politik ekstrem kanan yang menduduki jabatan penting.

Palestina mengklaim seluruh Tepi Barat sebagai bagian negaranya kelak. Otoritas Palestina menyebut permukiman Israel di Tepi Barat ilegal.

Baca Juga: Tepi Barat Memanas, Remaja Putri Palestina Tewas Kena Tembak Pasukan Israel

Israel sendiri mencaplok Tepi Barat usai perang pada 1967. Sejak itu, penggusuran warga Palestina digencarkan dan Israel telah membangun puluhan permukiman untuk sekitar 500.000 warga Israel di Tepi Barat.

"Kami akan berinvestasi di daerah yang hingga kini belum menerima dukungan yang selayaknya," kata Katz dikutip Associated Press, Minggu (1/1/2023).

"Contohnya, Toskana kecil kami di Yudea dan Samaria," lanjut Katz, merujuk kawasan Tepi Barat dengan istilah alkitabiah.

Komunitas penduduk Israel di Tepi Barat sendiri telah mengembangkan sektor pariwisata kecil berupa perhotelan dan kilang anggur di kawasan. Tel Aviv memandang industri-industri itu sebagai bagian sektor pariwisata Israel yang lebih luas.

Sementara itu, organisasi-organisasi hak asasi manusia menganggap pembangunan pariwisata di Tepi Barat adalah upaya Israel memperkuat kontrol atas daerah yang diduduki.

Pariwisata di wilayah pendudukan pun memicu kontroversi di kalangan penyedia jasa pariwisata. Pada 2018 lalu, Aribnb sempat hendak melarang pendaftaran hotel di wilayah pendudukan Israel, tetapi segera membatalkannya usai ditekan Tel Aviv.

Sementara itu, Booking.com menyertakan peringatan di daftar penginapan yang disediakan di Tepi Barat.

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sendiri telah meminta badan yudisial tertinggi PBB untuk menerbitkan resolusi terkait legalitas kebijakan Israel di Tepi Barat. PM Netanyahu mengecam resolusi tersebut.

Baca Juga: Serangan Rudal Israel Lumpuhkan Bandara Damaskus Suriah, 2 Tentara Meninggal