Kompas TV bisnis ekonomi dan bisnis

Jokowi Mewanti-wanti Cegah Krisis Pangan: Cermat Hitung Cadangan Beras

Kompas.tv - 6 Desember 2022, 16:37 WIB
jokowi-mewanti-wanti-cegah-krisis-pangan-cermat-hitung-cadangan-beras
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewanti-wanti para mentrinya terkait ancaman krisis pangan yang dapat memicu instabilitas sosial dan politik. (Sumber: KOMPAS/HERU SRI KUMORO)
Penulis : Isnaya Helmi | Editor : Purwanto

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewanti-wanti para menteri dalam kabinet pemerintahannya terkait ancaman krisis pangan, karena dapat memicu instabilitas sosial dan politik.

Oleh sebab itu, Kepala Negara meminta cadangan beras nasional benar-benar dihitung. "Krisis pangan hati-hati mengenai ini, karena bisa larinya masalah sosial dan politik," kata kata Jokowi dalam pengantar Sidang Paripurna di Istana Negara Jakarta, Selasa (6/12/2022). 

"Dengan demikian, utamanya yang berkaitan dengan beras betul-betul hitung semuanya itu, betul-betul hitung-hitungannya tampak."

Dia mengingatkan agar tak sampai keliru perhitungan. Cadangan beras harus disiapkan dengan baik sehingga tidak berdampak pada kenaikan harga di pasaran.

Baca Juga: Jokowi Cek Pembangunan Rumah untuk Korban Gempa Cianjur: 80 Unit Akan Tersedia di Desember 2022!

"Jangan sampai perhitungan kita keliru, sehingga kita tidak menyiapkan reserve cadangan pada suatu titik cadangan yang nanti (malah) kita habis, dilihat pedagang, dan akhirnya harga beras pasti akan naik. Ini supply dan demand pasti akan menyimpulkan itu,” jelas dia.

Dia kembali mengingatkan bahwa situasi dunia masih tidak baik-baik saja.

Sebab itu, Presiden meminta seluruh kebijakan menyangkut hajat hidup orang banyak betul-betul diperhitungkan dengan benar.

"Kuncinya sekali lagi kolaborasi antara kementerian dan lembaga. Jangan terjebak pada ego sektoral. Lakukan konsolidasi data, konsolidasi 'policy' dan konsolidasi dari pelaksanaan implementasi," ucapnya.

Mengenai strategi besar di tengah situasi ekonomi dunia yang sedang bergejolak, Presiden mengingatkan peningkatan konsumsi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

"Terutama yang berkaitan dengan belanja-belanja dari pemerintah, belanja APBN, belanja APBD, dan belanja BUMN harus diikuti dikontrol agar bisa menaikkan konsumsi masyarakat," ungkap Presiden.

Baca Juga: Tiga Kali Mantu, Jokowi Tak Terima Sumbangan, Gibran: Tamu Bisa Rawuh Kita Sudah Senang



Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA



Close Ads x