Ijazah Palsu Presiden Jokowi, Gibran: Nganti Bosen Aku

SOLO, KOMPAS.TV - Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, mengaku bosan menanggapi isu kepemilikan ijazah palsu yang ditudingkan kepada ayahnya.

Gibran mengaku sudah berulang kali membantah isu tersebut.

Menurutnya, bantahan yang telah disampaikannya seolah sia-sia, karena isu ijazah palsu ayahnya muncul terus.

"Itu isunya muncul terus, tanya yang bikin isu. Nganti bosen nanggepi aku (sampai bosan saya menanggapi)," kata Gibran kepada wartawan, Solo, Senin (10/10/2022), dikutip dari Antara.

Baca Juga: Gibran Ngaku Datangi Rocky Gerung Minta Dikritik, Isi Kritikan: Otak Kosong, Dungu

Ditegaskan Gibran, ijazah yang dimiliki ayahnya sah dan sesuai. Begitu pula dengan riwayat pendidikan yang digunakan Jokowi dalam pendaftaran Pemilihan Presiden beberapa waktu silam.

Jika ayahnya memiliki ijazah palsu, seperti yang ditudingkan, maka tidak akan lolos dalam dua kali pendaftaran Pemilihan Presiden. Termasuk dalam pemilihan wali kota Surakarta, dan gubernur DKI Jakarta.

"Sekarang daftar wali kota, gubernur, orang nganggo ijazah meh nganggo opo? Nganggo godong pisang po piye. Ora to yo, mosok meh ngapusi pendaftaran presiden (tidak pakai ijazah terus pakai apa? Apa pakai daun pisang. Kan tidak, masa mau berbohong pendaftaran presiden)," katanya.

Kepala SMAN 6 Surakarta Agung Wijayanto memastikan ijazah yang dimiliki Presiden Jokowi adalah asli. Jika ada pihak yang meragukannya, Agung meminta untuk datang ke SMAN 6 Surakarta untuk memastikannya.

"Kalau yang begini-begini saya tidak mau menanggapi berlebihan. Begini saja, kalau ada yang ragu, silakan datang dan cek ke SMAN 6 Solo. Dokumennya kan ada di sana," kata Kepala SMAN 6 Surakarta periode 2015-2020 tersebut.

Baca Juga: Jokowi dan Megawati Bertemu, Pengamat: Bukan Pertemuan Biasa, Bisa Jadi Bahas Pencapresan

Seorang warga bernama Bambang Tri Mulyono pada Senin (3/10/2022) menggugat Presiden Joko Widodo ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas perkara dugaan penggunaan ijazah palsu saat mengikuti Pemilihan Presiden pada tahun 2019.

Gugatan terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara nomor 592/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum (PMH).

Selain Jokowi, pihak tergugat lain dalam perkara ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Dalam petitumnya, penggugat ingin PN Jakarta Pusat menyatakan Jokowi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan membuat keterangan yang tidak benar dan/atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah (bukti kelulusan) Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Joko Widodo.

Penggugat juga meminta PN Jakarta Pusat menyatakan Jokowi telah melakukan PMH berupa menyerahkan dokumen ijazah yang berisi keterangan yang tidak benar dan/atau memberikan dokumen palsu sebagai kelengkapan syarat pencalonannya untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf r Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018 untuk digunakan dalam proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024.