Soal Kompor Listrik, YLKI: Jangan Sampai Masyarakat Jadi Korban Kebijakan Coba-coba

JAKARTA, KOMPAS.TV - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta pemerintah belajar dari konversi energi di masa lalu, agar masyarakat tak menjadi korban kebijakan.

Hal itu disampaikan Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, dalam dialog Sapa Indonesia Pagi di KOMPAS.TV, Senin (26/9/2022).

"Jangan sampai masyarakat dijadikan korban dalam kebijakan yang coba-coba ini. Artinya, kita juga harus mengevaluasi soal mekanisme pemberian subsidi energi itu sendiri," ujar Tulus.

Ia menyebut, subsidi energi merupakan hak masyarakat yang dijamin undang-undang, terutama untuk kelompok menengah ke bawah.

Namun, saat peralihan dari kompor minyak tanah menuju kompor gas lpg 3kg, banyak kalangan menengah ke atas yang ikut menikmati subsidi.

"Itulah saya kira yang harus direformasi, selama ini banyak yang tidak tepat sasaran," ujarnya.

Baca Juga: Pakai Kompor Listrik 1.000 Watt tapi Enggak Perlu Tambah Daya? PLN: Ada Jalur Kabel Khusus

Terlepas dari itu, Tulus mengurai alasan pemerintah mewacanakan subsidi dari kompor gas menuju kompor listrik.

Hal ini berkaitan dengan meroketnya harga komoditas energi dunia, berdampak pada lonjakan anggaran subsidi bbm, termasuk gas LPG 3kg, di APBN. Pun, situasi tersebut masih diperparah dengan banyaknya subsidi tak tepat sasaran.

Dengan dalih itu, ketimbang beralih ke kompor listrik, Tulus menilai pembatasan pembelian gas LPG 3kg lebih efisien untuk diterapkan.

"Sebenarnya kalau untuk mengurangi beban subsidi energi gas 3kg, solusinya kembalikan ke sistem tertutup, hanya orang yang berhak yang bisa membeli," ujarnya.

Baca Juga: Anggota DPR Mulyanto Sebut Program Kompor Listrik Belum Diterapkan Secara Nasional di 2023

Alasan lain adanya wacana konversi ke kompor listrik adalah situasi Indonesia yang mengalami surplus tenaga listrik.

"Dulu kita didorong untuk membangun pembangkit listrik sebesar 35 ribu Megawatt, surplus. Saat itu Indonesia harapannya memiliki pertumbuhan ekonomi yang bagus," kata Tulus.

"Tapi ternyata itu tidak terjadi, apalagi dihantam pandemi. Ketika listriknya sudah melimpah ruah, tidak ada yang menyerap, semuanya akan kelimpungan," ungkapnya.

Ketua Pengurus Harian YLKI itu lantas menegaskan, surplus listrik lebih ideal diserap pelaku bisnis dan industri, alih-alih masyarakat menengah ke bawah.

"Pemerintah harus mendorong agar sektor bisnis dan industri menggunakan listrik," ujar Tulus.

Baca Juga: Harga-Harga Kompor Listrik Di Bawah Rp2 Juta yang Ada di Pasaran