Pemprov DKI Libatkan Swasta untuk Audit Ajang Formula E

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melibatkan pihak swasta untuk melakukan audit terhadap penyelenggaraan Formula E Jakarta. Plt Kepala BP BUMD Budi Purnama mengatakan, audit khusus dilakukan agar tidak ada masalah di kemudian hari.

"Sedang dilakukan audit khusus Formula E. Kami minta khusus Formula E ini ada audit khusus untuk itu doang. Jadi kami nggak ingin ada masalah di kemudian hari," kata Budi kepada awak media, Jumat (17/6/2022).

Baca Juga: Fraksi PDIP Minta Formula E Diaudit, Sebut Anggaran Luar Biasa Besar Seakan Ditutupi

Budi mengatakan, audit saat ini sedang berlangsung dan paling cepat akan rampung satu setengah bulan usai gelaran berlangsung pada 4 Juni 2022 lalu.

"Mudah-mudahan pertengahan Juli hasil sudah keluar," kata Budi. 

Usai audit selesai, kata Budi, barulah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan turun tangan. Sementara komunikasi dengan Inspektorat DKI Jakarta sudah dilakukan sejak saat ini.

"Kita minta kalau dengan teman-teman inspektorat dari sekarang tektokan. Kalau inspektorat kan internal Pemprov, tapi yang eksternal ada teman-teman BPK," sambungnya.

Baca Juga: Canda Anies: Mohon Maaf jika Formula E Mengecewakan bagi yang Pesimistis

Sebelumnya, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak meminta agar perhelatan Formula E diaudit untuk membeberkan data secara menyeluruh. 

Menurut Gilbert, ajang balap mobil listrik tersebut dikesankan sukses tanpa kriteria yang jelas. 

"Perhelatan diklaim sukses tanpa data, dan terkesan menutupi permasalahan yang ada," kata Gilbert dalam keterangannya, dikutip Jumat (17/6/22). 

Menurut anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta itu masalah anggaran yang luar biasa besar untuk acara itu seakan ditutupi karena sudah dilaksanakan.

Baca Juga: Soal Kesuksesan Formula E Jakarta, Anies Baswedan: Mimpi Adalah Kunci

Padahal, menurut dia, esensi dari permasalahan yang timbul adalah penggunaan APBD yang menabrak aturan berkali-kali sejak penandatanganan di New York yang tanpa perencanaan, pengeluaran commitment fee, memaksakan masuk APBD-P, dan memaksakan di Monas tanpa perencanaan.

"Besarnya anggaran yang keluar, dan sesumbar pihak yang mengatakan untung, dan kritik yang dialamatkan ke Gubernur dan jajarannya sepatutnya dijawab dengan data yang valid," kata Gilbert.