Ini Fungsi dan Kerja Kerangka Ekonomi Baru di Indo-Pasifik IPEF yang Baru Saja Diumumkan Joe Biden

TOKYO, KOMPAS.TV — Presiden AS Joe Biden hari Senin (23/5/2022) di Tokyo baru saja mengumumkan Indo-Pacific Economic Framework atau IPEF yang terdiri dari 13 negara, termasuk Indonesia, seperti dilansir Associated Press. Apa itu IPEF dan mengapa dibentuk? berikut penjelasannya.

Presiden Joe Biden menghadapi dilema perdagangan di Asia: Dia tidak bisa begitu saja bergabung kembali ke Kemitraan Trans-Pasifik atau Trans-Pacific Partnership TPP, karen pendahulunya Donald Trump menarik AS keluar dari kesepakatan itu tahun 2017. Banyak kesepakatan perdagangan terkait, terlepas dari isinya, menjadi racun politik bagi pemilih di Amerika Serikat, yang menghubungkan TPP dengan hilangnya pekerjaan.

Jadi Biden datang dengan penggantinya. Selama kunjungan Biden ke Tokyo, Amerika Serikat hari Senin mengumumkan negara-negara yang bergabung dengan Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik yang baru. Dalam tradisi transaksi perdagangan, ini paling dikenal dengan inisialnya: IPEF.

Negara Mana Saja Anggota IPEF?

IPEF memiliki 13 anggota, termasuk AS, yang secara total menyumbang 40 persen produk domestik bruto global. Anggotanya adalah Australia, Brunei, India, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Baca Juga: Biden Umumkan Pembentukan Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik Beranggotakan 13 Negara, Termasuk Indonesia

Apa yang Dikerjakan IPEF?

Itu masih harus dicari tahu. Pengumuman Biden hari Senin, (23/5/2022) menandakan dimulainya pembicaraan di antara negara-negara yang berpartisipasi untuk memutuskan apa yang pada akhirnya akan ada dalam kerangka kerja, sehingga deskripsi untuk saat ini sebagian besar bersifat aspirasional.

Dalam arti luas, ini adalah cara AS untuk meletakkan penanda komitmen untuk tetap menjadi kekuatan utama di Asia.

Penasihat keamanan nasional Gedung Putih Jake Sullivan mengatakan IPEF “berfokus pada integrasi lebih lanjut ekonomi Indo-Pasifik, penetapan standar dan aturan, terutama di bidang baru seperti ekonomi digital, dan juga berusaha memastikan rantai pasokan yang aman dan tangguh. .”

Gagasan bahwa standar baru untuk perdagangan dunia diperlukan bukan hanya tentang perkara ketidakpuasan di kalangan para pemilih AS. Ini adalah pengakuan tentang bagaimana pandemi mengganggu seluruh ruang lingkup rantai pasokan, menutup pabrik, menunda kapal kargo, menyumbat pelabuhan, dan menyebabkan inflasi yang lebih tinggi secara global.

Kerentanan itu menjadi lebih jelas pada akhir Februari setelah Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan serangan militer ke Ukraina, yang menyebabkan lonjakan biaya makanan dan energi yang sangat tinggi di beberapa bagian dunia.

Baca Juga: Presiden Jokowi Ajak AS Terus Jadi Bagian dari Jangkar Perdamaian dan Stabilitas di Indo-Pasifik