Spanyol Pecat Bos Intelijen Gegara Mata-matai Pejabat Sendiri, Termasuk Perdana Menteri dan Menhan

BARCELONA, KOMPAS.TV - Pemerintah Spanyol memecat direktur badan intelijen negara itu pada Selasa (10/5/2022), menyusul peretasan ponsel politisi, termasuk telepon perdana menteri dan beberapa pendukung pemisahan wilayah Catalonia.

Seperti dilaporkan Associated Press, Selasa, Pusat Intelijen Nasional Spanyol (CNI) mendapat kecaman karena perannya dalam memata-matai separatis Catalan dan karena membutuhkan waktu satu tahun penuh untuk menemukan bahwa ponsel perdana menteri dan pejabat pertahanan dan keamanan terkemuka telah disusupi, mungkin oleh kekuatan asing.

Menteri Pertahanan Margarita Robles, yang termasuk di antara target peretasan, mengumumkan setelah rapat kabinet bahwa Paz Esteban akan diberhentikan sebagai direktur CNI.

“Itu (peretasan telepon pemerintah) membutuhkan waktu satu tahun untuk ditemukan, yah, jelas ada hal-hal yang perlu kita perbaiki,” kata Robles.

“Kami akan mencoba untuk memastikan bahwa serangan ini tidak terjadi lagi, meskipun tidak ada cara untuk benar-benar aman.”

Pengganti Esteban adalah Esperanza Casteleiro, “seorang wanita yang telah bekerja selama hampir 40 tahun” di badan intelijen tersebut, kata Robles.

Esteban mengakui selama sidang komite parlementer tertutup pekan lalu bahwa dengan izin yudisial, agensinya telah meretas telepon beberapa separatis Catalan.

Dalam kasus terpisah, pemerintah baru-baru ini mengungkapkan bahwa kekuatan "eksternal" menginfeksi ponsel Robles dan Perdana Menteri Pedro Sánchez dengan spyware Pegasus, tahun lalu.

Baca Juga: Indonesia Gandeng Spanyol Bangun Infrastruktur Digital dari Hulu hingga Hilir di Tanah Air

Telepon Menteri Dalam Negeri Fernando Grande-Marlaska, kepala polisi Spanyol dan badan pengawas perbatasan, juga terinfeksi spyware bersama telepon menteri pertahanan.

Koalisi minoritas sayap kiri, Sánchez, sering kali harus mengandalkan suara di Parlemen dari partai-partai separatis Catalan, yang mengancam akan menarik dukungan mereka jika pemerintah tidak bertanggung jawab atas peretasan tersebut.