Pejabat Negara-Negara G20 Pening Mengantisipasi Bila Putin Memutuskan ke Bali, dan Hadir di KTT G20

BALI, KOMPAS.TV - Serangan Rusia ke Ukraina membayangi KTT G20 yang masih tujuh bulan lagi, pada 15-16 November 2022 mendatang.

Para pejabat negara-negara G20 dibuat pening kepala mengantisipasi jika Presiden Rusia Vladimir Putin memutuskan untuk datang ke Bali November nanti, seperti dilaporkan Bloomberg, Rabu, (6/4/2022)

Berbagai skenario yang mungkin terjadi antara lain, beberapa pemimpin menjauh, mengirim delegasi tingkat rendah atau hanya berbicara via Video Call dari jauh, menurut orang yang akrab dengan diskusi di antara negara-negara anggota G20. Pertemuan tingkat tinggi itu, bisa saja berakhir tanpa komunike resmi untuk pertama kalinya.

G-20 tahun ini diselenggarakan dan dipimpin Indonesia, yang mencakup dialog di antara kepala negosiator, serangkaian pertemuan tingkat menteri, dan kemudian KTT pada bulan November.

Bila solusi konflik Rusia dan Ukraina tidak tercapai sebelum KTT G20 dan hubungan Rusia dengan negara-negara Barat belum membaik sebelum itu, Indonesia akan mendapati dirinya dalam posisi yang sangat tidak nyaman dan canggung mengingat konflik di Ukraina.

Rusia dikeluarkan dari Kelompok Delapan atau G8 setelah memasukkan Krimea menjadi bagian dari Federasi Rusia tahun 2014, tetapi mengusir Rusia dari G-20 adalah prospek yang jauh lebih rumit, dengan negara-negara seperti China kemungkinan akan menolak langkah yang membutuhkan konsensus untuk diberlakukan.

G20 menghadapi kesulitan sebelumnya, termasuk selama masa jabatan Donald Trump ketika ia mengecam negara lain atas kebijakan perdagangan mereka, dan mempertanyakan institusi global secara umum.

G20 bertahan, sebagian karena keyakinan bahwa bersatu dapat membantu menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, kemiskinan, penurunan ekonomi, dan, yang terbaru, pandemi. Kali ini, akan menjadi ujian terbesarnya.

Baca Juga: Undang Semua Anggota, Indonesia akan Gelar KTT G20 secara Netral dan Tidak Memihak

Beberapa pejabat mengatakan mengeluarkan Rusia dari kelompok yang dibentuk pada 1999 untuk menangani krisis ekonomi dunia bukanlah suatu pilihan, meskipun Presiden AS Joe Biden menyerukannya.