Sulit Dapat Minyak Goreng, Pedagang Pasar Surati Jokowi, Minta Distribusi Lebih Adil

JAKARTA, KOMPAS.TV - Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) mengirim surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait minyak goreng.

Pasalnya, dalam beberapa minggu terakhir para pedagang pasar kesulitan mendappatkan pasokan minyak goreng yang dapat dijual dengan harga yang ditetapkan pemerintah.

Melalui surat itu, APPSI meminta kepada Jokowi untuk mengeluarkan instruksi tentang distribusi yang adil dan merata secara proporsional antara ritel modern dan pasar rakyat.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat APPSI Sudaryono menyampaikan pada dasarnya pihaknya mengapresiasi program pemerintah dalam menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng.

Adapun rinciannya, HET Rp 11.500 per liter untuk minyak goreng curah, Rp13.500 per liter untuk minyak goreng kemasan sederhana, dan Rp 14.000 per liter untuk minyak goreng kemasan premium.

Namun Sudaryono menyayangkan implementasi atas kebijakan tersebut tidak adil dan merata.

Di mana, menurut penjelasannya, pemerintah dinilai lebih memprioritaskan dan mendahulukan distribusi minyak goreng bersubsidi di ritel modern

"Ketidakadilan berawal dari adanya kebijakan atas minyak goreng yang hanya untuk dijual di ritel modern, sementara di pasar rakyat tidak jelas kebijakannya," kata Sudaryono dalam keterangan persnya, yang dikutip Kamis (10/3/2022). 

Hal itu, tentu merugikan pedagang pasar rakyat, karena banyak pelanggan pasar rakyat yang akhirnya belanja di ritel modern.

Baca Juga: Pedagang di Pasar Cihapit Bangung Mengaku Sulit Dapat Stok Minyak Goreng dari Agen

Di sisi lain, stok minyak goreng pedagang pasar masih banyak dan tidak laku dijual karena harga jualnya yang memang masih tinggi yaitu berkisar antara Rp 17.000 sampai Rp 21.000 per liter.

"Pedagang pasar rakyat selalu menjadi pihak yang dipersalahkan setiap kali ada kenaikan harga komoditi, sementara ketika ada program subsidi dari pemerintah, tidak dilibatkan secara aktif dari sejak awal," ujarnya.

Dengan tidak dilibatkannya pedagang pasar dalam menyalurkan dan menjual komoditi bersubsidi menunjukkan pemerintah kalah dengan swasta.

"Pasar rakyat/tradisional ini berjumlah lebih kurang 16.000 pasar dan menghidupi sekitar 16 juta pedagang yang berjualan di pasar," ungkapnya.

"Fungsi pembinaan pasar dan pedagang pasar seharusnya menjadi tanggung jawab penuh pemerintah di semua lapisan mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah di level paling bawah/pemerintah desa," imbuhnya. 

Sebab itu, Sudaryono meminta Jokowi bisa lebih memperhatikan para pelaku pasar rakyat atau retail tradisional.

" APPSI memohon kepada Bapak Presiden untuk mengeluarkan instruksi tentang distribusi yang adil dan merata secara proporsional antara ritel modern dan pasar rakyat, sehingga tercipta suasana pasar yang kondusif," pungkasnya. 

Baca Juga: 8 Kebijakan Mendag Lutfi Soal Minyak Goreng, Dari DMO Sampai Spanduk di Pasar