Istana Habiskan Rp 8,3 Miliar untuk Beli Mobil, Demokrat: Lebih Baik Diberikan ke Rakyat Kecil

JAKARTA, KOMPAS TV - Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyesalkan keputusan pemerintah yang akan tetap membeli mobil dinas dengan anggaran sebesar Rp 8,3 miliar. 

Padahal, kini masih banyak rakyat menengah ke bawah yang masih banyak belum mendapatkan uluran tangan dari pemerintah di tengah krisis. 

"Anggarannya lebih baik untuk bantuan ke rakyat kecil yang sedang susah. Nilai miliaran itu jika digunakan untuk membantu rakyat, akan sangat membantu," kata Herzaky kepada wartawan, Kamis (10/2/2022).

Baca Juga: Istana Gelontorkan Rp 8,3 Miliar Beli Mobil Baru, PKS: Pemerintah Tak Cerdas Kelola Uang Negara

Menurut dia, rencana pembelian kendaraan roda empat itu bisa ditunda, karena mobil yang lama pun masih bisa digunakan. 

"Tidak ada sense of crisis dan sense of urgency ini Pemerintah," ujarnya. 

Ia menyebut, ekonomi negara kinisedang susah, sehingga rakyat banyak yang kelaparan, tapi pemerintah masih berpikir ingin membeli mobil-mobil mewah.

"Janganlah menggunakan alasan sudah dianggarkan. Lalu, apa gunanya UU No.2 Tahun 2020? Kan itu untuk realokasi dan refocusing anggaran. Kami menyetujui UU itu karena berharap Pemerintah benar-benar fokus atas pandemi dan bantu rakyat menghadapi krisis ekonomi," katanya. 

Baca Juga: Jawab Istana Soal Mobil Dinas Istana Negara Senilai Rp 8,3 Miliar

Sebelumnya, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menyebut pangadaan mobil tersebut digunakan untuk acara kenegaraan.

"Pengadaan kendaraan ini adalah untuk kegiatan kenegaraan dan tamu-tamu negara," kata Heru dalam keterangan resminya, Selasa (8/2/2022). 

Heru menambahkan pengadaan ini telah diusulkan sejak 2018 melalui proses kajian secara mendalam yang disusun bersama-sama dengan Biro Umum, Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Wakil Presiden yang sudah disepakati.

Baca Juga: Jokowi akan Kemah di Titik Nol IKN, Bappenas: Istana Bukan di Titik Nol

Dia menuturkan pengadaan mobil baru Istana Kepresidenan ini dilakukan secara bertahap mulai tahun 2019 - 2024, karena keterbatasan pagu anggaran yang dialokasikan Kementerian Keuangan.

"Jadi memang untuk anggaran juga sudah direncanakan sejak awal," ujarnya.

Dia menyampaikan pengadaan beberapa unit kendaraan ini juga dalam rangka peremajaan kendaraan yang telah dihapuskan pada 2021 ini.