Kompas TV video vod

Adu Argumen Pengacara Edy Mulyadi vs Aliansi Borneo Bersatu soal Dugaan Penghinaan Kalimantan

Sabtu, 29 Januari 2022 | 13:10 WIB

Penulis : Desy Hartini

JAKARTA, KOMPAS.TV - Aliansi Borneo Bersatu menyebut akan mengawal proses hukum terhadap Edy Mulyadi hingga selesai.

Hal itu disampaikan melalui Juru Bicara Aliansi Borneo Bersatu H Rahmat Nasution Hamka dalam program Kompas Petang yang tayang di KompasTV, Jumat (28/1/2022).

"Yang jelas kita akan terus mengawal proses hukum ini sampai tuntas, baik hukum positif, maupun hukum adat yang nantinya kami laksanakan oleh Suku Dayak di daerah kami," ujar Rahmat.

Rahmat pun berpesan agar Edy Mulyadi kooperatif dalam mengikuti proses hukum tersebut.

Baca Juga: Edy Mulyadi Mangkir Panggilan karena Nilai Tak Sesuai Prosedur, Ini Respons Polisi!

"Yang paling penting, kami hanya ingin mengimbau melalui bapak pengacara, advokat, Bapak Djudju. Tolong sampaikan kepada Bapak Edy Mulyadi bahwa kooperatif saja, ikuti proses hukumnya dan kami yakin kepolisian Negara RI sudah menjalankan tugasnya dan kami akan terus memantau dan mengawal itu semua," tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, pengacara Edy Mulyadi Djudju Purwantoro mengatakan bahwa kliennya akan mengikuti prosedur yang formal.

"Pastinya tetap yang kami sampaikan dari awal tadi, tetap kami mengikuti prosedur yang formal," ujar Djudju Purwantoro.

Di sisi lain, pengacara menyebut bahwa dalam rekaman yang ada, Edy Mulyadi tidak menyebutkan suku atau kelompok tertentu.

"Kalau kita melihat alasan penyidik memanggil saudara Edy Mulyadi itu kan tidak ada mengandung unsur pidana sama sekali ya, baik itu perbencian maupun permusuhan karena panggilannya didasarkan pada Pasal 28 ayat 2 atau 45 ayat 2 tentang ujaran kebencian bukan SARA,

"Seperti yang kita ketahui dan rekamannya juga ada jelas, saudara Edy Mulyadi tidak menyebutkan sama sekali tentang suku atau kelompok tertentu di Indonesia, apalagi Kalimantan bahwa yang beliau nyatakan kan tidak menyebutkan sama sekali tentang itu, baik suku Kalimantan atau apa pun itu," tambah Djudju.

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
11:19
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19