Kompas TV video vod

Edy Mulyadi Mangkir Panggilan karena Nilai Tak Sesuai Prosedur, Ini Respons Polisi!

Sabtu, 29 Januari 2022 | 09:00 WIB

Penulis : Desy Hartini

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pihak kepolisian menjelaskan surat panggilan terhadap Edy Mulyadi yang dinilai sesuai prosedur.

Hal itu menanggapi pernyataan tim kuasa hukum Edy Mulyadi yang menjelaskan prosedur pemanggilan tidak sesuai dengan aturan.

"Jadi pertama saya akan menjelaskan pasal 112 KUHAP, orang yang dipanggil oleh penyidik itu wajib datang dan bila tidak datang, maka penyidik akan melayangkan panggilan kedua dengan disertai surat perintah membawa. Ini amanah dari pasal 112 ayat 2 di KUHAP," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan dalam program Sapa Indonesia Malam, Jumat (28/1/2022).

"Kemudian, ketika alasan yang disampaikan tersebut harus tiga hari itu acuannya adalah pasal 227 di mana adalah pemeriksaan di sidang pengadilan. Tentu proses ini adalah proses penyidikan," lanjut Ramadhan.

Baca Juga: Edy Mulyadi Mangkir dari Pemeriksaan, Kabareskrim Siapkan Panggilan Kedua dengan Perintah Membawa

Ramadhan menjelaskan bahwa dalam pasal 112 ayat 1 tersebut menjelaskan bahwa penyidik melakukan pemeriksaan dengan menyebutkan alasan yang jelas.

"Jadi saya akan sampaikan bahwa di pasal 112 ayat 1 mengatakan bahwa penyidik melakukan pemeriksaan kemudian menyebut alasan yang jelas pemanggilannya kemudian berwenang melakukan pemanggilan, baik tersangka maupun saksi," kata Ramadhan.

Di sisi lain, Ramadhan juga menjelaskan terkait tenggang waktu ketika seseorang dipanggil oleh pihak penyidik. Menurutnya, pihak kepolisikan telah memerhatikan tenggang waktu yang wajar.

"Artinya ketika memanggil seseorang, apakah saksi atau tersangka, kita harus memperhatikan tenggang waktu, misalnya dia tempatnya di Papua, Australia, tentu jauh. Sementara ini kan, tempatnya sudah diperhatikan. Jadi tempatnya bukan di daerah-daerahnya yang jauh," ujarnya.

Selanjutnya, polisi mengatakan bahwa telah kembali melayangkan surat panggilan kedua pada Senin, 31 Januari 2022 pukul 10.00 WIB.

"Hari ini (28 Januari 2022), kita telah melayangkan surat panggilan dan sore tadi surat panggilan telah diterima oleh keluarganya, oleh istrinya. Surat panggilan tersebut untuk dipanggil hari Senin tanggal 31 Januari 2022 jam 10.00 WIB," tambahnya.

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
05:35
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19