Kompas TV bisnis ekonomi dan bisnis

DMO dan DPO Minyak Goreng Berlaku, YLKI: Kenapa Enggak dari Kemarin-Kemarin?

Jumat, 28 Januari 2022 | 16:01 WIB
dmo-dan-dpo-minyak-goreng-berlaku-ylki-kenapa-enggak-dari-kemarin-kemarin
Supermarket di Kalibata City menjual minyak goreng satu harga Rp14.000 per liter. (Sumber: Kompas TV/DINA KARINA)

Penulis : Dina Karina | Editor : Vyara Lestari

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah menerapkan aturan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) terhadap komoditas minyak goreng. Pemerintah juga menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) terbaru untuk minyak goreng curah dan kemasan.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai, seharusnya pemerintah menerapkan kebijakan itu dari dulu.

"Sebagaimana batu bara, pemerintah membuat DMO dan capping (pembatasan) harga. Itu kenapa tidak dilakukan dari kemarin-kemarin?" kata Tulus dalam diskusi virtual, Jumat (28/1/2022).

Seperti diketahui, kenaikan harga minyak goreng yang signifikan terjadi sejak akhir Desember 2021. Kemudian pemerintah menyebut kenaikan terjadi akibat permintaan tinggi saat momen Natal dan Tahun Baru.

Baca Juga: Rincian Harga Eceran Minyak Goreng per 1 Februari 2022, Mulai Rp11.000 hingga Rp14.000 per Liter

Menurut Tulus, kenaikan harga bukan karena tingginya permintaan. Kebutuhan pasar yang besar tidak akan membuat harga minyak goreng setinggi itu, bahkan ada yang lebih dari Rp20.000 per liter.

"Ini pasti ada sesuatu distorsi pasar yang lebih sistemik," ujarnya.

Ia mengibaratkan, fenomena mahalnya minyak goreng bagi rakyat Indonesia, seperti ayam yang mati di lumbung padi. Lantaran, Indonesia adalah penghasil minyak sawit mentah (CPO) terbesar, tapi pemerintah gagal memasok minyak goreng yang terjangkau ke masyarakat.

"Ini ironis. Harusnya kan terjangkau, murah, dan termurah di dunia. Kan ini kebalik. Ke end user (pembeli) malah tertinggi di dunia," ucap Tulus.

Ia menyampaikan, pemerintah sudah salah kaprah dalam menerapkan kebijakan minyak goreng dari hulu ke hilir. Kebijakan subsidi minyak goreng Rp7,6 triliun untuk memasok 1,2 miliar minyak goreng murah ke pasar, dianggap sia-sia oleh Tulus. Karena, tidak terbukti efektif sampai sekarang.

Sumber :


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
15:40
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19